Pantau - Anggota DPR RI Firman Soebagyo menilai sejumlah kebijakan pemerintah belakangan ini berpotensi mempersempit ruang gerak sektor swasta yang selama ini menjadi salah satu penopang utama perekonomian nasional.
Firman menegaskan pembangunan nasional dan target pertumbuhan ekonomi tidak akan tercapai jika pemerintah hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Firman mengatakan, “Sektor swasta adalah mesin pertumbuhan yang sesungguhnya. Mereka menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menyumbang penerimaan negara melalui pajak. Kalau regulasi justru mematikan usaha yang sudah berjalan, maka cita-cita pembangunan hanya akan jadi wacana.”
Keterbatasan APBN dan Peran Sektor Swasta
Menurut Firman, kemampuan fiskal pemerintah memiliki keterbatasan sehingga APBN tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan pembangunan nasional.
Ia menyoroti besarnya porsi APBN yang telah dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20 persen anggaran, subsidi energi, gaji aparatur sipil negara (ASN), serta pembangunan infrastruktur.
Firman mengatakan, “Dengan alokasi 20 persen untuk pendidikan, subsidi energi, gaji ASN, dan infrastruktur, ruang gerak APBN sangat terbatas. Karena itu, pemerintah harus memberi ruang lebih luas bagi sektor swasta untuk tumbuh.”
Ia berpendapat negara-negara maju berkembang bukan semata-mata karena kekuatan anggaran pemerintah, tetapi karena terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan mendukung pertumbuhan sektor swasta.
Firman menegaskan, “Negara maju tidak dibangun dengan mengandalkan APBN semata, tapi dengan ekosistem swasta yang sehat. Pemerintah harus memposisikan diri sebagai fasilitator, bukan pesaing.”
Menurutnya, dunia usaha saat ini lebih membutuhkan kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, insentif yang jelas, serta kebijakan yang tidak menimbulkan ketidakpastian.
Firman mendesak pemerintah untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang dinilai kontraproduktif terhadap dunia usaha dan investasi nasional.
Ia menyatakan, “Kalau swasta tumbuh, pajak naik, lapangan kerja terbuka, daya beli masyarakat meningkat, dan APBN pun ikut sehat. Inilah sinergi yang harus dibangun.”
Penutupan Gerai Ritel dan Target Pertumbuhan Ekonomi
Firman juga menyoroti maraknya penutupan gerai ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di sejumlah daerah.
Ia menilai fenomena tersebut menjadi contoh dampak kondisi usaha yang kurang kondusif dan kebijakan yang tidak mendukung dunia usaha.
Menurut Firman, keberadaan ritel modern memiliki kontribusi penting karena menjadi penggerak investasi, menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, membuka peluang usaha bagi UMKM, serta menjadi mitra dan pasar bagi pemasok usaha kecil dan menengah.
Firman mengatakan, “Kalau usaha-usaha besar maupun menengah mulai tertekan hingga menutup gerai, dampaknya bukan hanya pada perusahaan, tapi juga pada pekerja, UMKM pemasok, hingga perputaran ekonomi daerah. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.”
Ia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen serta agenda hilirisasi industri akan sulit diwujudkan tanpa dukungan yang kuat terhadap sektor swasta.
Firman menegaskan, “Tanpa keberpihakan nyata pada sektor swasta, target pertumbuhan ekonomi 8 persen dan hilirisasi industri akan sulit tercapai.”
Profil dan Jabatan
Saat ini Firman merupakan politisi Fraksi Partai Golkar, anggota Badan Legislasi DPR RI, serta Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
