HOME  ⁄  Ekonomi

LPS Menilai Rasio Tabungan Masyarakat Perlu Diperkuat untuk Dukung Pembiayaan Domestik Berkelanjutan

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

LPS Menilai Rasio Tabungan Masyarakat Perlu Diperkuat untuk Dukung Pembiayaan Domestik Berkelanjutan
Foto: (Sumber :Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu menyampaikan keynote speech dalam Seminar Nasional dan Pelantikan ISEI Jakarta Komisariat Perbanas bertajuk "Menavigasi Masa Depan Perbankan Indonesia: Pengembangan Ekosistem Perbankan yang Inklusif Melalui Transformasi Digital" di Perbanas Institute, Jakarta, Selasa (28/7/2026). (ANTARA/Aria Ananda).)

Pantau - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan rasio tabungan masyarakat Indonesia perlu diperkuat guna meningkatkan kapasitas pembiayaan domestik yang berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan terhadap modal asing.

Rasio Tabungan Indonesia Masih Tertinggal

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan rasio tabungan masyarakat Indonesia saat ini masih berada di kisaran 42 persen dan menjadi yang terendah dibandingkan sejumlah negara pembanding di Asia.

“Rasio tabungan kita baru sekitar 42 persen, terendah di antara peers country. Angka ini lebih rendah dibandingkan banyak negara Asia. Artinya, dari sisi positifnya, kapasitas pembiayaan domestik masih harus terus diperkuat,” ungkap Anggito dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jakarta Komisariat Perbanas di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan harus bertumpu pada tabungan masyarakat dan tidak hanya bergantung pada modal asing.

Berdasarkan data LPS, dana pihak ketiga (DPK) bank umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BPRS per Desember 2025 mencapai Rp10.057 triliun, sedangkan produk domestik bruto (PDB) nominal 2025 sebesar Rp23.821 triliun sehingga rasio DPK terhadap PDB berada di kisaran 42,2 persen.

Data perbandingan tahun 2024 menunjukkan rasio DPK terhadap PDB Indonesia sebesar 39,9 persen, lebih rendah dibandingkan Vietnam 127,2 persen, Malaysia 125,5 persen, Thailand 85,6 persen, India 66 persen, Filipina 65,9 persen, Afrika Selatan 64,5 persen, dan Brasil 56 persen.

Pendalaman Keuangan dan Inklusi Perbankan Jadi Fokus

Anggito menilai pendalaman sektor keuangan perlu terus diperkuat karena aset keuangan, investor institusi, dan pembiayaan terhadap PDB di Indonesia masih relatif rendah.

“Pendalaman sektor keuangan menjadi sangat penting. Aset keuangan, investor institusi, maupun pembiayaan terhadap PDB kita masih rendah. Dengan kata lain, Indonesia bukan kekurangan peluang. Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh di sektor keuangan yang sangat besar,” ujarnya.

Selain memperkuat tabungan masyarakat, LPS juga menilai perluasan akses layanan perbankan masih menjadi tantangan karena jumlah penduduk yang belum memiliki rekening bank pada 2025 mencapai sekitar 49,7 juta orang dan diproyeksikan turun menjadi 46,5 juta orang pada 2026.

Penulis :
Ahmad Yusuf