Pantau - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa seluruh biaya tambahan dalam perjalanan luar negeri Presiden Prabowo Subianto yang melebihi anggaran negara ditanggung secara pribadi oleh Presiden, sebagai respons atas berbagai isu terkait pembiayaan kunjungan luar negeri kepala negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Teddy melalui unggahan resmi Sekretariat Kabinet untuk meluruskan anggapan bahwa perjalanan luar negeri Presiden membebani anggaran negara secara berlebihan.
Teddy juga merespons aspirasi yang sebelumnya disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal melalui video yang diunggah di media sosial.
Ia mengungkapkan, "Masalah biaya di luar negeri. Ini sudah dijelaskan beberapa kali. Jadi, segala kelebihan biaya (biaya tambahan) dari yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo."
Jumlah Rombongan Presiden Diklaim Lebih Sedikit
Teddy menjelaskan bahwa jumlah anggota rombongan Presiden dalam kunjungan luar negeri saat ini jauh lebih sedikit dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, pada masa lalu jumlah rombongan dalam satu perjalanan luar negeri dapat mencapai lebih dari 120 orang.
Saat ini, jumlah rombongan Presiden Prabowo dibatasi sekitar 50 hingga 60 orang dalam setiap kunjungan.
Teddy mengatakan, "Jadi, kalau dulu, itu sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal."
Penjelasan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan gambaran mengenai efisiensi pelaksanaan kunjungan luar negeri Presiden.
Diplomasi Presiden Dinilai Strategis bagi Kepentingan Nasional
Pemerintah menilai kunjungan luar negeri Presiden memiliki nilai strategis untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan para pemimpin dunia.
Hubungan diplomatik yang erat dinilai semakin penting di tengah dinamika global, termasuk konflik di Ukraina dan krisis yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Menurut pemerintah, hubungan internasional yang kuat dapat mendukung terjaganya pasokan bahan bakar minyak (BBM), stabilitas harga subsidi BBM, serta keamanan persediaan pangan nasional.
Teddy juga menyoroti perkembangan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa yang saat ini terus didorong pemerintah.
Pemerintah menargetkan implementasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) mulai berlaku pada 2027.
Melalui perjanjian tersebut, sejumlah komoditas utama Indonesia diharapkan memperoleh fasilitas tarif nol persen di pasar Uni Eropa.
Pemerintah memandang diplomasi luar negeri Presiden tidak hanya berkaitan dengan hubungan politik antarnegara, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kepentingan ekonomi, energi, pangan, dan perdagangan Indonesia di tingkat global.
- Penulis :
- Leon Weldrick
