Pantau - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 guna memastikan subsidi energi, bantuan sosial, dan pelayanan publik lebih tepat sasaran.
Eddy menilai kehadiran payung hukum yang kuat untuk integrasi data nasional menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Selama ini kita masih menghadapi tantangan berupa perbedaan data antarinstansi yang berpotensi menyebabkan berbagai program bantuan dan subsidi tidak berjalan optimal. Karena itu, saya mendukung penuh penyusunan RUU Satu Data Indonesia agar negara memiliki satu rujukan data yang akurat, terintegrasi, dan bisa dipertanggungjawabkan," ungkap Eddy.
RUU Satu Data Dinilai Perkuat Penyaluran Subsidi Energi
Eddy mengatakan Undang-Undang Satu Data Indonesia nantinya dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan subsidi energi yang dibiayai negara diterima oleh masyarakat yang berhak.
Menurutnya, data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala akan membantu pemerintah mengidentifikasi penerima subsidi secara lebih akurat.
"RUU ini dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk memastikan subsidi energi, baik subsidi BBM maupun LPG, benar-benar tepat sasaran. Dengan data yang terintegrasi dan diperbarui secara berkala, pemerintah akan lebih mudah mengidentifikasi kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi sekaligus menutup celah penyalahgunaan yang selama ini masih terjadi," jelasnya.
Ia menilai langkah tersebut juga dapat mengurangi potensi penyimpangan dalam penyaluran subsidi energi.
Integrasi Data Tingkatkan Efektivitas Bansos
Selain subsidi energi, Eddy menegaskan integrasi data nasional akan memperkuat efektivitas berbagai program perlindungan sosial yang dijalankan pemerintah.
Menurutnya, keberadaan satu data nasional dapat meminimalkan kebocoran anggaran dan mengurangi duplikasi penerima bantuan sosial.
"Selain subsidi energi, keberadaan satu data nasional akan memastikan berbagai bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini sangat penting untuk meminimalkan kebocoran anggaran, mengurangi duplikasi penerima bantuan, serta memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat," katanya.
Eddy yang juga Anggota Komisi XII DPR RI menilai kualitas data merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan publik yang efektif dan berkeadilan.
Ia berharap pembahasan RUU Satu Data Indonesia dapat dilakukan secara komprehensif dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan data pribadi dan keamanan informasi masyarakat.
"Ketika data pemerintah terintegrasi dengan baik, maka kualitas pengambilan kebijakan juga akan semakin baik. Pada akhirnya, yang diuntungkan adalah masyarakat karena program subsidi, bantuan sosial, dan pelayanan publik dapat berjalan lebih akurat, lebih efisien, dan lebih berkeadilan," tutup Eddy.
- Penulis :
- Aditya Yohan
