BP BUMN Targetkan Penyederhanaan Entitas Usaha PLN dari 44 Menjadi 23 pada 2028

Pantau - Badan Pengelola BUMN (BP BUMN) menargetkan penyederhanaan jumlah entitas usaha PLN Group dari 44 menjadi 23 entitas pada 2028 sebagai bagian dari transformasi korporasi untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Indonesia Dony Oskaria mengatakan percepatan transformasi dan penguatan sistem kelistrikan menjadi langkah penting agar PLN semakin efektif menjalankan perannya sebagai penyedia listrik nasional.

"Percepatan transformasi dan penguatan keandalan sistem kelistrikan menjadi kunci agar PLN semakin efektif mendukung ketahanan energi nasional," ujar Dony.

Fokus Perampingan dan Restrukturisasi Bisnis

Program penyederhanaan tersebut dilakukan melalui konsolidasi, divestasi, restrukturisasi portofolio bisnis, serta penyederhanaan struktur usaha di lingkungan PLN Group.

Perampingan dari 44 entitas menjadi 23 entitas ditargetkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat tata kelola perusahaan.

Langkah tersebut juga diharapkan menciptakan struktur bisnis yang lebih fokus, terintegrasi, dan mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Pembahasan mengenai target penyederhanaan entitas itu dilakukan dalam pertemuan antara Dony Oskaria dan jajaran direksi PLN.

Progres RUPTL dan Penguatan Sistem Kelistrikan

Selain transformasi bisnis, pertemuan tersebut juga membahas realisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.

PLN melaporkan sekitar 1.634 proyek atau hampir 40 persen dari total proyek yang direncanakan telah memasuki tahap eksekusi.

Proyek tersebut mencakup pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, dan gardu induk guna memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat.

Pembahasan juga menyoroti upaya penguatan sistem kelistrikan pascagangguan yang sempat terjadi di Sumatera.

PLN tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis berupa penguatan infrastruktur backbone kelistrikan Sumatera, pembangunan jaringan transmisi 500 kV, 275 kV, dan 150 kV, serta penambahan kapasitas pembangkit listrik di berbagai wilayah.

Transformasi korporasi, percepatan implementasi RUPTL, dan penguatan sistem kelistrikan nasional diharapkan mampu meningkatkan keandalan pasokan listrik sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan agenda transisi energi Indonesia.