HOME  ⁄  Nasional

Yassierli Tegaskan Tata Kelola Aparatur Jadi Kunci Peningkatan Layanan Ketenagakerjaan Nasional

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Yassierli Tegaskan Tata Kelola Aparatur Jadi Kunci Peningkatan Layanan Ketenagakerjaan Nasional
Foto: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli saat memberikan arahan “Strategi Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas Kinerja untuk meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Zona Integritas (ZI) Kemnaker” di Jakarta, Rabu 3/6/2026 (sumber: Kemnaker RI)

Pantau - Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tata kelola aparatur yang kuat menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kualitas layanan ketenagakerjaan nasional serta memastikan setiap program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Yassierli menilai berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan sehingga Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang efektif.

Ia mengungkapkan, "Ujung dari berbagai persoalan pembangunan sering kali bermuara pada isu ketenagakerjaan. Karena itu, Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat."

Kemnaker terus memperkuat tata kelola organisasi dan akuntabilitas kinerja agar pelaksanaan program berjalan optimal.

Menurut Yassierli, ruang lingkup tugas Kemnaker mencakup penyiapan tenaga kerja yang kompeten, perluasan kesempatan kerja, perlindungan pekerja, hingga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Ia menegaskan, "Oleh karena itu, penguatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja menjadi kunci untuk memastikan setiap program berjalan optimal dan memberikan dampak yang dirasakan masyarakat."

Penguatan SDM dan Perluasan Kesempatan Kerja

Untuk mendukung tujuan tersebut, Kemnaker memperkuat berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diarahkan agar pembangunan SDM berlangsung lebih merata dan inklusif.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperluas pelatihan vokasi guna meningkatkan kesiapan kerja lulusan SMA dan SMK.

Program tersebut juga ditujukan untuk menyesuaikan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri.

Kemnaker turut mengoptimalkan layanan penempatan tenaga kerja dan memperluas kesempatan kerja agar lulusan pelatihan lebih cepat terserap ke pasar kerja.

Selain itu, Kemnaker melakukan evaluasi terhadap berbagai regulasi ketenagakerjaan untuk mendukung terciptanya ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif.

Yassierli mengungkapkan, "Berbagai ketentuan yang dinilai menghambat pelayanan ditinjau agar lebih sederhana, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat maupun dunia usaha."

Transformasi Organisasi dan Penguatan Sistem Data

Kemnaker juga menilai pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian penting dari penguatan organisasi.

Saat ini Kemnaker tengah menyiapkan modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang dapat diikuti secara bertahap sesuai jenjang karier ASN.

Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pegawai sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik.

Yassierli menyatakan, "Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat profesionalisme sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik."

Dalam transformasi organisasi, Kemnaker memperkuat pengawasan internal berbasis risiko serta fungsi investigasi untuk memastikan tata kelola organisasi berjalan baik.

Langkah tersebut dilakukan guna mewujudkan organisasi yang transparan dan akuntabel.

Di saat yang sama, Kemnaker terus membangun sistem data yang terintegrasi untuk mendukung penyusunan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Yassierli mengatakan, "Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran."

Sekretaris Jenderal Kemnaker Cris Kuntadi turut menegaskan bahwa akuntabilitas kinerja merupakan fondasi utama peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Cris, berbagai tantangan yang dihadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Ia mengungkapkan, “Berbagai hal yang kita hadapi harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki tata kelola organisasi, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat.”

Penulis :
Shila Glorya