HOME  ⁄  Nasional

Kementerian PU Siap Serahkan 222 SPPG ke BGN, Program MBG Diprioritaskan untuk Wilayah 3T dan Kelompok 3B

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Kementerian PU Siap Serahkan 222 SPPG ke BGN, Program MBG Diprioritaskan untuk Wilayah 3T dan Kelompok 3B
Foto: Menteri PU Dody Hanggodo menjawab pertanyaan dari wartawan dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/6/2026). Menteri PU siap berkoordinasi dengan Kepala BGN baru (sumber: ANTARA/Aji Cakti)

Pantau - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan siap berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Nanik Sudaryati Deyang, terkait penyerahan 222 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah selesai dibangun untuk mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dody mengatakan koordinasi dengan jajaran pimpinan baru BGN dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat guna mempercepat proses penyerahan fasilitas tersebut.

Ia mengungkapkan, "Mungkin minggu depan kita koordinasi dengan jajaran pimpinan BGN yang baru, karena kita sudah punya 222 SPPG yang harus segera kita serahkan."

Kementerian PU saat ini telah menyelesaikan pembangunan 222 unit SPPG yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah tersebut.

Menurut Dody, sejumlah SPPG yang telah dibangun berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia juga menyampaikan, "Nanti kita akan menghadap ke Ibu Nanik dan tim."

Dody menegaskan Kementerian PU siap mendukung seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk pelaksanaan MBG di berbagai daerah.

BGN Prioritaskan Wilayah 3T dan Kelompok 3B

Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menjelaskan Program MBG akan difokuskan pada wilayah 3T serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang dikenal sebagai kelompok 3B.

Menurut Nanik, fokus tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan manfaat program diterima kelompok yang paling membutuhkan.

Untuk memastikan pelaksanaan sesuai prioritas, BGN telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh SPPG di Indonesia.

Dalam ketentuan tersebut, SPPG yang tidak melayani kelompok sasaran 3B akan ditangguhkan operasionalnya.

Nanik menjelaskan BGN juga akan menyiapkan sejumlah alternatif skema pembangunan dan pengelolaan SPPG di wilayah 3T agar pelaksanaannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia menilai wilayah 3T membutuhkan pendekatan teritorial yang kuat sehingga pengalaman Wakil Kepala BGN, Trenggono, diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program di daerah tersebut.

Anggaran MBG 2026 Capai Rp268 Triliun

Setelah melakukan konsolidasi internal, BGN telah menyusun rencana kerja baru yang berfokus pada efisiensi anggaran, menjaga kualitas menu MBG, serta memastikan sasaran program tetap tercapai.

Anggaran Program MBG pada tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp268 triliun.

Nanik menegaskan kualitas pelaksanaan program tetap menjadi perhatian utama BGN dalam menjalankan MBG di seluruh wilayah.

BGN juga akan menindak SPPG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

Sanksi yang dapat diberikan berupa penangguhan operasional dapur MBG hingga pengelola memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penulis :
Arian Mesa