Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan pasokan pupuk nasional dalam kondisi aman meskipun terdapat dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok pupuk dunia, dengan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 mencapai 9,84 juta ton dan stok nasional saat ini sebesar 1,19 juta ton.
Zulkifli Hasan menyampaikan kepastian tersebut saat menghadiri kegiatan Rembuk Tani di Pontianak, Kalimantan Barat.
Ia mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan sekitar 9,8 juta ton pupuk bersubsidi pada 2026 untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan.
"Saya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pupuk tersedia dan mudah diakses petani di seluruh daerah," ungkap Zulkifli Hasan.
Alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026 terdiri dari 9,55 juta ton untuk sektor pertanian dan 295 ribu ton untuk sektor perikanan.
Zulkifli Hasan juga melakukan kunjungan ke berbagai wilayah guna memastikan ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga.
Realisasi Penyaluran dan Stok Nasional
Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional telah melampaui 4 juta ton.
Di Kalimantan Barat, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 81.657 ton atau sekitar 44 persen dari total alokasi provinsi sebesar 183.746 ton.
Pemerintah mencatat stok pupuk nasional saat ini mencapai 1,19 juta ton.
Jumlah tersebut terdiri dari 825 ribu ton pupuk bersubsidi dan 367 ribu ton pupuk non-subsidi.
Pemerintah terus mempercepat distribusi pupuk agar kebutuhan petani dapat terpenuhi sesuai musim tanam di berbagai daerah.
Penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi juga dilakukan melalui pemangkasan regulasi dan prosedur distribusi yang sebelumnya dinilai menghambat penyaluran.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempercepat distribusi pupuk, memastikan penyaluran tepat sasaran, serta mempermudah akses petani terhadap pupuk.
Selain pupuk bersubsidi, bantuan pupuk non-subsidi hingga Juni 2026 telah menjangkau lebih dari 4 juta penerima manfaat.
HET Tetap Stabil dan Reformasi Subsidi Pupuk
Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan petani agar tidak terus mengalami kerugian yang menyebabkan banyak petani beralih menjadi buruh.
Pemerintah memastikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tetap stabil dan tidak mengalami kenaikan.
Sejak Oktober 2025, HET beberapa jenis pupuk telah diturunkan sekitar 20 persen untuk meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi pertanian.
Selain menjaga pasokan pupuk, pemerintah juga meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah menjadi minimal Rp6.500 per kilogram untuk seluruh kualitas gabah.
Di sejumlah wilayah seperti Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak, harga gabah bahkan telah mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram.
Pemerintah juga melakukan reformasi tata kelola subsidi pupuk melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
Reformasi tersebut mengubah mekanisme subsidi dari pendekatan biaya produksi (cost plus) menjadi pendekatan nilai komersial (market-to-market).
Dalam skema baru, subsidi dihitung berdasarkan selisih antara nilai komersial pupuk dan harga yang dibayarkan petani, sementara harga tebus pupuk bersubsidi di tingkat petani tetap tidak berubah.
Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan efisiensi industri pupuk, memperkuat transparansi pengelolaan subsidi, menjaga keberlanjutan pasokan pupuk, serta mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.
Secara keseluruhan, pemerintah menilai kondisi stok, distribusi, harga pupuk, serta dukungan harga gabah pada 2026 berada dalam kondisi yang mendukung peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani Indonesia.
- Penulis :
- Arian Mesa
