Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mengorkestrasi Gerakan Indonesia Asri sebagai langkah strategis nasional untuk mewujudkan keadilan iklim sekaligus mengatasi krisis lingkungan global atau triple planetary crisis.
Gerakan Nasional Dorong Pertobatan Ekologis
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH Jumhur Hidayat mengatakan Gerakan Indonesia Asri merupakan implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dari lingkup terkecil.
Ia mengungkapkan, "Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam, demi memitigasi bencana hidrometeorologi serta mencapai komitmen Paris Agreement."
Jumhur menegaskan Indonesia tetap berkomitmen terhadap Paris Agreement dengan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen melalui usaha sendiri dan 43,2 persen dengan dukungan internasional dalam dokumen Second NDC 2030.
Menurutnya, komitmen tersebut penting karena Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim.
Ia menjelaskan lebih dari 60 persen penduduk Indonesia tinggal di wilayah pesisir yang menghadapi ancaman kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan.
Selain itu, lebih dari 90 persen bencana yang terjadi di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan.
Fokus Kelola Sampah dan Siapkan UU Keadilan Iklim
KLH juga menempatkan pengelolaan sampah sebagai bagian penting dalam upaya menekan emisi gas rumah kaca.
Jumhur mengatakan Indonesia menghasilkan sekitar 51 juta ton sampah setiap tahun dan sekitar 74 persen di antaranya belum dikelola secara optimal.
Ia mengungkapkan, "Di tengah tantangan ini, persoalan sampah menjadi bagian yang mempengaruhi perubahan iklim. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun. Namun 74 persen masih belum terkelola secara optimal."
Menurut Jumhur, sebagian besar sampah masih berakhir di tempat pembuangan akhir dengan metode open dumping yang memicu pelepasan gas metana ke atmosfer.
Ia mengatakan, "Kejahatan emisi gas metan itu bisa lebih dari 30 kali karbon dioksida (CO2). Karena itu kita harus pastikan gerakan untuk menyelesaikan masalah sampah bisa tuntas setuntas-tuntasnya."
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan iklim, pemerintah juga sedang mematangkan rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim untuk melindungi hak masyarakat adat dan warga lokal dalam memperoleh manfaat ekonomi dari perdagangan karbon nasional.
Libatkan Ribuan Pejuang Lingkungan dan Target Dua Miliar Pohon
Ketua Panitia Pelaksana Gerakan Indonesia Asri KLH Rasio Ridho Sani melaporkan program tersebut melibatkan 10.141 pejuang lingkungan dari berbagai kelompok masyarakat.
Peserta berasal dari Dasawisma, petugas kebersihan Jabodetabek, komunitas pemulung, hingga Pramuka Saka Kalpataru.
Kegiatan puncak di Bumi Perkemahan Cibubur juga dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, kepala daerah, dan perwakilan negara sahabat.
Untuk memperluas dampak program, KLH melakukan komunikasi virtual dengan enam gubernur dan Kepala Otorita IKN yang disertai pembagian sarana pemilahan sampah serta penanaman simbolis menuju target dua miliar pohon secara nasional.
Program tersebut akan diperkuat melalui penyelenggaraan International Environment Technology and Innovation Expo and Conference pada 11-13 Juni 2026 di Jakarta untuk mendorong transfer teknologi hijau dan percepatan target emisi menuju Indonesia Emas 2045.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
