Pantau - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan penambahan fasilitas Sekolah Rakyat di Provinsi Bali untuk mengakomodasi tingginya minat pendaftaran siswa dari keluarga kurang mampu yang telah melampaui kapasitas sekolah yang tersedia.
Instruksi tersebut disampaikan saat Presiden meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan, Bali, pada 7 Juni 2026.
Presiden memerintahkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, bersama kementerian dan lembaga terkait untuk segera mencari solusi penambahan fasilitas Sekolah Rakyat di Bali.
Prabowo menegaskan pemerintah pusat akan berupaya mencarikan lahan guna mempercepat pembangunan fasilitas tambahan bagi program tersebut.
Kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah menerima laporan bahwa jumlah siswa yang terjangkau telah melebihi kapasitas sekolah yang tersedia.
Saat ini Bali baru memiliki satu fasilitas Sekolah Rakyat.
Berdasarkan data operasional, jumlah siswa yang terjangkau telah mencapai lebih dari 400 orang, sementara kapasitas riil sekolah hanya sekitar 270 siswa.
Kondisi tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program pendidikan gratis yang ditujukan bagi keluarga kurang mampu.
Untuk mengatasi keterbatasan ruang belajar dalam jangka pendek, Presiden mengusulkan pemanfaatan aset negara yang belum digunakan secara optimal.
Aset-aset tersebut dapat dipinjamkan secara permanen untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar.
Presiden juga meminta Sekretaris Kabinet berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna mengidentifikasi fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan.
Prabowo menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akses pendidikan, pelatihan, dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, tujuan akhir program tersebut adalah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang lebih layak.
Menanggapi arahan Presiden, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan pemerintah berencana memperluas pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan pembangunan satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten dan satu Sekolah Rakyat di setiap kota di Indonesia.
Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa pelaksanaan program sangat bergantung pada ketersediaan lahan yang disediakan pemerintah daerah.
Mekanisme penerimaan siswa dan cakupan wilayah pelayanan Sekolah Rakyat akan mengikuti status kepemilikan lahan yang digunakan.
Apabila lahan disediakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, sekolah dapat menerima siswa dari seluruh kabupaten dan kota di Bali.
Namun apabila lahan disediakan oleh pemerintah kabupaten, maka prioritas penerimaan siswa akan diberikan kepada warga dari kabupaten tersebut.
Tingginya minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat dinilai menjadi indikator besarnya kebutuhan pendidikan gratis bagi kelompok kurang mampu.
Pemerintah berupaya merespons kebutuhan tersebut melalui penambahan fasilitas pendidikan, pemanfaatan aset negara yang belum optimal, serta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
- Penulis :
- Gerry Eka
