BMKG Imbau Warga Pesisir Kaltara Tetap Tenang Pascagempa Magnitudo 7,7 di Filipina

Pantau - Masyarakat pesisir di Kalimantan Utara diimbau tetap tenang dan tidak panik setelah BMKG mengeluarkan status waspada tsunami menyusul gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 7,7 yang berpusat di wilayah Mindanao, Filipina, pada Senin (8/6/2026).

BMKG Sebut Sejumlah Wilayah Kaltara Berpotensi Terdampak

Kepala BMKG Kota Tarakan Muhammad Sulam Khilmi mengatakan gempa tersebut berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Utara.

“Kami menyampaikan bahwa telah terjadi gempa bumi di Sangihe itu 7,7 magnitudo dan ini berpotensi tsunami,” ungkapnya.

Ia menjelaskan episenter gempa berada pada koordinat 5,80 derajat Lintang Utara dan 125,14 derajat Bujur Timur atau sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara, dengan kedalaman 47 kilometer.

Menurut BMKG, wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, serta kawasan pesisir Tanah Kuning, Mangkupadi, Bulungan, dan sekitarnya.

“Salah satunya Provinsi Kaltara, termasuk Tarakan, Nunukan dan beberapa pantai di wilayah Tanah Kuning, Mangkupadi, Bulungan dan sekitarnya,” ujarnya.

Warga Diminta Hanya Mengikuti Informasi Resmi

BMKG memperkirakan gelombang tsunami tiba di wilayah Kalimantan Utara pada pukul 08.06 hingga 08.27 WIB atau 09.06 hingga 09.27 WITA dengan estimasi tinggi gelombang di Tarakan berkisar 0 hingga 0,5 meter.

Sulam menegaskan peringatan yang disampaikan merupakan peringatan dini sehingga masyarakat diminta tetap waspada tanpa menimbulkan kepanikan.

“Ini adalah peringatan dini ya. Jadi, kepada masyarakat mohon tidak panik, tetap mengikuti informasi resmi dari sumber-sumber yang dipercaya,” pesannya.

Pelaksana Tugas Sekretaris Kota Tarakan Ilyas juga mengimbau masyarakat pesisir agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan waspada, dan harus mendengar atau memperhatikan informasi dari sumber-sumber resmi dari BMKG, dari kepolisian, dari pemerintah dalam hal ini BPBD untuk menghindari kepanikan,” ujarnya.

Pemerintah daerah bersama BMKG, kepolisian, dan BPBD terus memantau perkembangan situasi serta menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat terkait potensi dampak gempa dan tsunami tersebut.