HOME  ⁄  Nasional

BMKG Menilai Kemarau El Nino Menyimpan Peluang Ekonomi bagi Sektor Perikanan dan Garam

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

BMKG Menilai Kemarau El Nino Menyimpan Peluang Ekonomi bagi Sektor Perikanan dan Garam
Foto: (Sumber : Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani memberikan penjelasan dalam konferensi pers "Pemuktahiran Musim Kemarau 2026"di Jakarta, Rabu (10/6/2026) (ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo).)

Pantau - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan musim kemarau kering yang dipicu fenomena El Nino kuat pada pertengahan 2026 tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui peningkatan produksi garam dan hasil tangkapan perikanan.

El Nino Dinilai Dapat Mendorong Produktivitas Sektor Hilir

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan kondisi cuaca kering dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas tambak garam serta sektor perikanan tangkap.

Ia mengatakan, “Kondisi kering akibat El Nino kuat ini tetap menyimpan peluang ekonomi yang dapat dioptimalkan di sektor hilir, seperti peningkatan produksi tambak garam serta optimalisasi tangkapan ikan akibat fenomena upwelling.”

Menurut Teuku Faisal, minimnya curah hujan mendukung peningkatan produksi garam nasional, sementara fenomena upwelling atau naiknya massa air laut kaya nutrisi ke permukaan berpotensi meningkatkan hasil tangkapan ikan secara signifikan.

Selain itu, sektor pertanian juga dinilai dapat memperoleh manfaat melalui peningkatan produktivitas komoditas hortikultura di wilayah yang memiliki sistem irigasi memadai.

BMKG Ingatkan Risiko Kemarau Panjang dan Perlunya Mitigasi

Di balik peluang tersebut, BMKG mengingatkan adanya potensi El Nino kategori kuat sebesar 62 persen dan kategori moderat mencapai 98 persen mulai pertengahan tahun ini.

Fenomena tersebut diproyeksikan menyebabkan 482 zona musim atau sekitar 56,18 persen wilayah daratan Indonesia mengalami curah hujan di bawah normal serta membuat musim kemarau berlangsung lebih panjang di 437 zona musim.

Teuku Faisal menyampaikan, “Kondisi seperti ini menuntut tata kelola risiko yang lebih responsif dari pemerintah daerah, terutama dalam mengamankan pasokan utilitas publik.”

BMKG juga meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga pasokan air, mendukung operasional pembangkit listrik tenaga air, mengantisipasi penurunan kualitas udara dan peningkatan kasus infeksi saluran pernapasan akut, serta memperkuat kesiapsiagaan mencegah kebakaran hutan dan lahan selama puncak kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.

Penulis :
Ahmad Yusuf