Pantau - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memetakan sebanyak 482 Zona Musim (Zom) di Indonesia atau sekitar 56,18 persen luas daratan nasional diprediksi mengalami musim kemarau di bawah normal atau jauh lebih kering pada 2026.
BMKG Ungkap Sebaran Wilayah Terdampak
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyampaikan dalam konferensi pers “Perkembangan Musim Kemarau Indonesia 2026” di Jakarta, Rabu (10/6/2026), bahwa wilayah terdampak mendominasi sentra populasi dan pertanian utama di bagian selatan khatulistiwa.
Ia mengungkapkan, “Wilayah yang diprediksi mengalami sifat musim kemarau di bawah normal, yaitu sebagian Sumatera, keseluruhan Pulau Jawa, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Bali, Nusa Tenggara Barat, sebagian Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku Utara, Maluku, dan sebagian Pulau Papua.”
Ardhasena menjelaskan karakteristik iklim di ratusan zona musim tersebut umumnya dipengaruhi pola monsunal yang memiliki satu puncak musim hujan dan satu lembah musim kemarau yang sangat kontras.
Perluasan Zona Kering Diproyeksikan Terjadi Bertahap
Berdasarkan pemutakhiran data BMKG hingga akhir Mei 2026, perluasan wilayah kekeringan telah dimulai pada 200 zona musim atau sekitar 11,83 persen daratan nasional.
Pada Juni 2026, wilayah kering diproyeksikan bertambah ke 198 zona musim baru atau sekitar 31,6 persen luas daratan, termasuk DKI Jakarta bagian selatan hingga sebagian besar Pulau Kalimantan.
Memasuki Juli 2026, kemarau diperkirakan meluas ke 66 zona musim lain yang mencakup Jambi bagian barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan bagian timur, sebagian besar Sulawesi, hingga Maluku Utara.
Di sisi lain, BMKG mendeteksi tujuh zona musim atau sekitar 0,68 persen daratan yang justru diperkirakan mengalami kondisi lebih basah dari normal akibat anomali lokal yang dipengaruhi efek topografi, meliputi Bengkulu, Gorontalo bagian utara dan selatan, serta sebagian kecil Nusa Tenggara Timur.
Ardhasena menyebutkan pembagian zona musim tersebut menggunakan referensi normal curah hujan periode 1991–2020 untuk menjaga akurasi pemetaan wilayah.
BMKG juga meminta pemerintah daerah mencermati peta kerawanan zona musim sebagai dasar penyusunan rencana kedaruratan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing wilayah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
