Pantau - Kondisi keuangan BPJS Kesehatan kembali menjadi sorotan setelah munculnya defisit yang mencapai sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
Situasi ini dinilai sebagai sinyal peringatan serius bagi keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa terus ditangani dengan solusi jangka pendek semata.
Ia mendorong pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pembiayaan JKN.
“JKN adalah program strategis yang menjadi sandaran masyarakat luas. Defisit yang terjadi setiap bulan tidak boleh dianggap hal biasa,” ujarnya, Kamis (11/6/2026).
Berdasarkan data yang disampaikan BPJS Kesehatan kepada DPR, nilai klaim layanan kesehatan saat ini berada di kisaran Rp16 hingga Rp16,5 triliun per bulan.
Sementara itu, penerimaan iuran hanya sekitar Rp14 triliun, sehingga terjadi ketimpangan yang berkelanjutan.
Netty menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar yang perlu segera diidentifikasi dan diperbaiki.
Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka penyebab utama defisit, mulai dari meningkatnya beban penyakit, kepatuhan pembayaran iuran, hingga kemungkinan masalah dalam perhitungan aktuaria dan tata kelola.
Menurutnya, rencana pemerintah memberikan dukungan anggaran sebesar Rp20 triliun memang dapat membantu menjaga stabilitas keuangan dalam jangka pendek.
Namun, langkah tersebut tidak boleh menggantikan kebutuhan akan reformasi struktural.
“Tambahan dana hanya bersifat sementara. Yang lebih penting adalah memperkuat fondasi pembiayaan agar program ini bisa berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar tekanan keuangan yang dialami BPJS Kesehatan tidak berdampak pada kualitas layanan yang diterima masyarakat.
Keterlambatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan, misalnya, berpotensi mengganggu pelayanan kepada pasien.
“Jangan sampai masyarakat dirugikan karena persoalan keuangan. Layanan kesehatan harus tetap terjaga kualitasnya,” katanya.
Lebih lanjut, Netty menilai kondisi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem JKN.
Evaluasi tersebut mencakup pengelolaan dana, validitas data peserta, tingkat kepatuhan iuran, hingga penguatan upaya promotif dan preventif guna menekan angka penyakit.
Dengan langkah perbaikan yang komprehensif, ia berharap program JKN dapat terus berjalan secara berkelanjutan dan tetap menjadi pilar utama perlindungan kesehatan masyarakat Indonesia.
- Penulis :
- Khalied Malvino
