Pantau - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti segera membentuk tim untuk mempelajari dan mengevaluasi buku-buku ajar yang digunakan di sekolah agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Presiden Soroti Pembaruan Buku Ajar dan Pendidikan
Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, yang berlangsung lebih dari dua jam dan dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Beliau (Mendikdasmen) diberi tugas (oleh Presiden) untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar,” ungkap Mensesneg Prasetyo Hadi.
Prasetyo menjelaskan Presiden juga memberikan perhatian besar terhadap berbagai persoalan pendidikan, mulai dari infrastruktur hingga peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir dua jam lebih, betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan (kesejahteraan dan kualitas) gurunya,” ujarnya.
Revitalisasi Ribuan Sekolah Terus Berjalan
Mendikdasmen Abdul Mu'ti melaporkan kepada Presiden mengenai perkembangan revitalisasi sekolah, peningkatan kesejahteraan guru, penyaluran papan tulis pintar (Interactive Flat Panel atau IFP), dan penyelenggaraan sekolah terintegrasi.
Ia menyampaikan sebanyak 11.744 satuan pendidikan telah dialokasikan untuk direvitalisasi pada 2026.
“Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70 persen dari alokasi 11.744 itu, dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027,” ungkap Abdul Mu'ti.
Menurutnya, program revitalisasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tetapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” katanya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
