Pantau - Haris Rusly Moti, pelopor komunitas 98 Resolution Network, menyatakan bahwa gerakan sosial yang menolak alokasi APBN untuk rakyat, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), kampung nelayan, dan Sekolah Rakyat, merupakan anomali dalam tradisi gerakan sosial karena dinilai bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
Haris Kritik Penolakan Program APBN untuk Rakyat
Haris menyampaikan, "Menurut kami, gerakan sosial yang anti-alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG (Makan Bergizi Gratis), kampung nelayan, Sekolah Rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat."
Ia menilai apabila terdapat oknum pejabat yang melakukan korupsi terhadap program-program tersebut, maka tindakan yang harus diberantas adalah korupsinya, bukan menghentikan program yang ditujukan untuk masyarakat.
Haris mengungkapkan, "Bahkan, sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih saja dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar."
Ia juga meminta kelompok mahasiswa dan para pengkritik pemerintah untuk menawarkan pandangan alternatif yang konstruktif terhadap berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Haris mengatakan, "Kami prihatin karena gerakan kelompok mahasiswa dan para pengkritik justru anti terhadap kebijakan yang pro-rakyat. Pandangan mereka justru mengadopsi pandangan kaum neoliberal, yang menganggap alokasi APBN untuk rakyat sebagai pemborosan dan bakar anggaran."
Soroti Narasi Kemandirian dan Kebijakan Presiden Prabowo
Haris menyoroti kemunculan narasi seperti "Indonesia Bangkrut", "Sale Indonesia", "Indonesia Gelap", "Kabur dari Indonesia", dan "Buang Rupiah" yang menurutnya mencerminkan sikap anti-kemandirian Indonesia.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejarah perjuangan kemerdekaan ketika Bung Hatta menyampaikan pledoi "Indonesia Merdeka" di Den Haag pada 1928 dan Bung Karno membacakan pledoi "Indonesia Menggugat" di Bandung pada 1930 sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme.
Menurut Haris, kedua tokoh tersebut membangun narasi yang mendukung Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai antitesis terhadap kolonialisme sehingga ia mengaku prihatin dengan munculnya berbagai narasi yang dinilai bertentangan dengan semangat kemandirian bangsa setelah Indonesia merdeka.
Haris menilai Presiden Prabowo Subianto justru menghidupkan kembali semangat perjuangan era revolusi kemerdekaan melalui penegasan mengenai pentingnya kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional serta upaya melawan perampokan kekayaan dan sumber daya alam oleh oligarki.
Ia menyampaikan, "Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing. Sebelumnya, KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil."
Haris juga mengatakan, "Mereka berharap agar hinaan dan intrik yang mereka lakukan kepada pribadi Presiden Prabowo direspons dengan cara represif. Dengan demikian, mereka dapat menemukan alasan lanjutan untuk melakukan framing dengan narasi rezim otoritarian anti-demokrasi."
Ia menjelaskan bahwa tradisi gerakan sosial pada dasarnya menawarkan pandangan alternatif sebagai antitesis terhadap kondisi yang dianggap menyimpang dan mencontohkan gerakan "Indonesia Bersih" yang dahulu dibangun sebagai respons terhadap kondisi negara yang dinilai dikuasai koruptor dan oligarki serakahnomic.
- Penulis :
- Gerry Eka
