PANTAU - Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) mengusulkan skema hybrid dalam pengelolaan Blok Andaman sebagai jalan tengah agar investasi tetap berjalan sekaligus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat Aceh.
Asprindo Tawarkan Pembagian Pengolahan Gas
Usulan tersebut disampaikan di tengah pembahasan Plan of Development (POD) South Andaman yang saat ini berada di meja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Ketua Umum Asprindo sekaligus pengusaha Aceh Jose Rizal menjelaskan bahwa terdapat dua opsi utama yang sedang dipertimbangkan, yakni seluruh gas diproses di laut menggunakan sistem Floating Production Storage Offloading (FPSO) sesuai usulan Mubadala atau seluruhnya diolah di darat melalui Onshore Processing Facility (OPF) sebagaimana diusulkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.
Menurut Jose, kedua pilihan memiliki risiko masing-masing sehingga diperlukan solusi yang lebih seimbang.
“Investor dipermudah, pemerintah pusat tidak dirugikan, dan masyarakat Aceh juga tetap mendapatkan benefit jangka panjang,” ungkapnya.
Ia mengusulkan agar 60 persen gas diproses melalui FPSO sehingga investor memperoleh kepastian dan Final Investment Decision (FID) pada 2026 dapat berjalan, sementara 40 persen sisanya dialirkan ke OPF berskala kecil di Lhokseumawe.
Skema Hybrid Dinilai Berpotensi Ciptakan Lapangan Kerja
Jose menjelaskan bahwa sistem FPSO menawarkan proses yang lebih cepat dan relatif lebih murah bagi investor, tetapi dampak ekonominya di daratan Aceh dinilai terbatas dengan penyerapan tenaga kerja yang hanya mencapai ratusan orang.
Sebaliknya, pengolahan melalui OPF memerlukan investasi infrastruktur yang lebih besar dan berpotensi memperpanjang proses FID, namun dinilai mampu menciptakan sekitar 10.000 lapangan kerja, menyediakan gas bagi PLN dan Pupuk Iskandar Muda, serta meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
“Jangan semua di laut. Jangan semua di darat. Bagi dua, 60 persen gas diproses di FPSO, biar investor Mubadala yakin dan FID 2026 jalan. Selebihnya, 40 persen gas dipipa ke OPF mini di Lhokseumawe. Cukup buat menyalakan PLTU PLN Aceh dan menghidupkan Pupuk Iskandar Muda. Ini sekaligus bisa membuka 3.000-5.000 lapangan kerja tetap untuk anak Aceh,” katanya.
Menurut Jose, skema hybrid diperkirakan dapat membuka sekitar 3.000 hingga 5.000 lapangan kerja tetap meskipun Dana Bagi Hasil Aceh berpotensi berkurang sekitar Rp150 miliar per tahun dibandingkan jika seluruh pengolahan dilakukan melalui FPSO.
“Dana Bagi Hasil untuk Aceh mungkin turun Rp150 miliar setahun dibanding kalau 100 persen FPSO. Tapi coba tanya ibu-ibu di Lhokseumawe, lebih butuh Rp150 miliar di kertas APBA, atau 3.000 anaknya dapat gaji tetap tiap bulan?” ujarnya.
Jose menegaskan bahwa tujuan usulan tersebut bukan menentukan pihak yang menang atau kalah, melainkan mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
“Pusat tetap dapat penerimaan negara. Investor dapat kepastian. Rakyat Aceh dapat kerja dan gas murah untuk bangun industri sendiri,” katanya.
Ia berharap Gubernur Aceh dapat mengusulkan skema hybrid kepada Menteri ESDM dengan prinsip, “Aceh setuju POD, asal skemanya hybrid dan gas untuk rakyat Aceh diprioritaskan.”
Sebagai penutup, Jose mengingatkan pentingnya memastikan proyek senilai 7 miliar dolar Amerika Serikat tersebut tidak mengalami keterlambatan berkepanjangan dan menyatakan, “Sudah cukup Aceh jadi penonton di tanah sendiri.”
- Penulis :
- Gerry Eka
