Pantau - Sebuah telaah mengenai pendidikan nasional menyoroti pentingnya penguatan integrasi arah dan tata kelola pendidikan di Indonesia melalui satu komando kebijakan agar seluruh komponen pendidikan bergerak menuju tujuan nasional yang sama.
Fragmentasi Kebijakan Dinilai Menjadi Tantangan
Dalam telaah tersebut disebutkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya terletak pada kurangnya program, tetapi juga pada melemahnya integrasi arah dan tata kelola sehingga berbagai kebijakan berjalan secara sektoral, parsial, dan terfragmentasi.
Penulis menilai pendidikan nasional merupakan sistem yang terpadu sehingga pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, pendidikan guru, pendidikan keagamaan, hingga pelatihan tenaga kerja seharusnya memiliki keterhubungan yang jelas.
Telaah itu juga menyoroti munculnya berbagai program pendidikan lintas kementerian dan lembaga yang dinilai berpotensi berjalan tanpa sinkronisasi kurikulum, kompetensi, maupun arah pembangunan nasional.
Sistem Terpadu Dianggap Penting untuk Mencapai Tujuan Nasional
Menurut telaah tersebut, tata kelola pendidikan memerlukan kepemimpinan dan satu komando kebijakan yang kuat, bukan dalam bentuk sentralisasi yang membatasi kreativitas daerah, melainkan sebagai sistem pengarah yang menjaga kesatuan visi pendidikan nasional.
Penulis menyebut bahwa Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan pendidikan sebagai satu sistem yang terpadu sehingga setiap komponen harus saling terhubung, memiliki kesinambungan jenjang, serta koordinasi kelembagaan yang jelas.
Telaah itu juga mengacu pada berbagai kajian internasional yang menunjukkan negara dengan sistem pendidikan kuat, seperti Finlandia, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang, memiliki arah kebijakan yang jelas, koordinasi kelembagaan yang kuat, kesinambungan visi lintas pemerintahan, serta keterhubungan antara pendidikan, riset, dan pembangunan ekonomi nasional.
- Penulis :
- Aditya Yohan
