Pantau - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco meminta seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak terus bergantung pada Penyertaan Modal Daerah (PMD).
DPRD Soroti Temuan Lama dan Piutang yang Belum Tertagih
Basri Baco menjelaskan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2025 relatif tidak memiliki banyak rekomendasi dan sebagian besar sudah ditindaklanjuti.
Ia mengungkapkan, “Yang jadi fokus itu rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tahun 2025 rata-rata tidak terlalu banyak rekomendasinya dan sebagian sudah ditindaklanjuti. Yang menjadi momok justru temuan-temuan tahun lama yang belum juga diselesaikan.”
Menurutnya, salah satu persoalan yang masih membebani BUMD adalah piutang kepada pihak ketiga yang hingga kini belum tertagih.
Ia mengatakan, “Terutama piutang-piutang BUMD kepada pihak ketiga yang belum tertagih. Ini terus menjadi catatan dan akan menjadi beban bagi BUMD kalau tidak segera diselesaikan.”
Komisi B DPRD DKI juga meminta penyelesaian yang lebih komprehensif terhadap piutang macet dengan melibatkan BPK dan pihak terkait lainnya.
Ia menambahkan, “Kami minta segera dicarikan formula dan dikonsultasikan dengan BPK maupun pihak hukum lainnya agar persoalan ini tidak terus menjadi duri dalam daging bagi BUMD.”
Optimalkan Aset untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah
Basri Baco menegaskan BUMD harus mengubah pola pikir dari sekadar mengandalkan PMD menjadi perusahaan yang mampu memberikan kontribusi nyata kepada APBD DKI Jakarta.
Ia menyatakan, “BUMD DKI harus sudah bisa menjadi bagian yang menyumbang PAD. Jangan berpikir terus mendapatkan PMD. Yang harus dilakukan sekarang adalah memaksimalkan aset-aset yang belum menghasilkan.”
Menurutnya, masih banyak aset berupa tanah, gedung, dan aset lain milik BUMD yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu dikembangkan atau dikerjasamakan agar menghasilkan pendapatan.
Ia mengatakan, “Ancol, Jakpro, Pasar Jaya, Sarana Jaya dan BUMD lainnya memiliki banyak aset. Ada tanah, gedung dan aset lainnya. Direksi serta komisaris harus cepat berpikir bagaimana aset-aset itu bisa menjadi pemasukan bagi perusahaan dan memberikan manfaat untuk APBD DKI Jakarta.”
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
