Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif menghadapi musim kemarau panjang 2026 yang berpotensi memicu krisis air bersih, gangguan pangan, hingga meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pernyataan tersebut disampaikan Puan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih lama akibat fenomena El Nino.
“Kekeringan yang semakin meluas saat ini harus segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir dampak di berbagai sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah daerah sudah mengalami krisis air bersih,” kata Puan dalam keterangannya, Senin (15/6).
Krisis Air Bersih Mulai Melanda Sejumlah Daerah
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa telah mengalami krisis air bersih, yakni Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat.
Akibat kekeringan tersebut, lebih dari 1.600 warga terdampak karena berkurangnya ketersediaan air bersih.
Puan menilai pemerintah tidak cukup hanya menyalurkan bantuan air bersih, tetapi juga perlu menyiapkan infrastruktur jangka panjang untuk mengurangi risiko kekeringan berulang.
“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, harus ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan membuat sumur resapan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah dan kelompok tani meningkatkan koordinasi untuk mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
“Instansi terkait, termasuk Pemda bersama kelompok tani harus duduk bersama untuk berdiskusi mencari pendekatan yang paling tepat karena setiap daerah belum tentu sama tantangannya,” jelasnya.
Antisipasi Dampak Kemarau dan Karhutla
BMKG memprediksi musim kemarau dapat berlangsung hingga tujuh bulan di sebagian besar wilayah Indonesia dengan puncak kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026.
Selain memicu kekeringan, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
Puan meminta data dan prediksi cuaca dari BMKG dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan lintas sektor, mulai dari pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial, hingga lingkungan.
“Data BMKG tidak boleh berhenti sebagai informasi sektoral, tetapi harus menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bidang pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial dan lingkungam, terutama bagi kelompok rentan,” paparnya.
Menurut Puan, keberhasilan pemerintah menghadapi musim kemarau tidak hanya diukur dari kemampuan merespons bencana saat terjadi, tetapi dari sejauh mana risiko dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis.
“Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh risiko-risiko tersebut dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis yang membebani masyarakat dan keuangan negara,” tegasnya.
Puan juga meminta pemerintah daerah bergerak cepat memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan maupun karhutla, khususnya di wilayah rawan bencana.
“Langkah antisipasi harus dibarengi dengan pemenuhan bantuan kepada masyarakat yang kesulitan akibat kekeringan maupun yang terkena dampak karhutla,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
