Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis harus dimanfaatkan sebagai instrumen percepatan hilirisasi nasional, bukan sekadar alat pengelolaan devisa negara.
Evita mengatakan pemerintah perlu menjadikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional.
“Pemerintah perlu menjadikan DSI (PT Danantara Sumberdaya Indonesia) sebagai instrumen pengendalian volume ekspor yang terhubung langsung dengan agenda industrialisasi nasional,” kata Evita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.
Kebijakan ekspor satu pintu akan diterapkan untuk komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferro alloy) dengan PT DSI sebagai eksportir tunggal.
Pemerintah menetapkan masa transisi kebijakan tersebut mulai Juni 2026 hingga paling lambat 31 Desember 2026 sebelum diterapkan penuh pada 1 Januari 2027.
Dorong Pasokan Bahan Baku Industri Dalam Negeri
Menurut Evita, pemerintah harus mampu menentukan prioritas antara kebutuhan industri domestik dan pasar ekspor agar kebijakan tersebut tidak hanya mengubah jalur perdagangan.
“Tanpa desain seperti itu, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi hanya mengubah jalur ekspor tanpa mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah menjelaskan secara rinci bagaimana kebijakan tersebut mendukung pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, khususnya sektor batu bara dan ferro alloy.
Evita juga menekankan pentingnya jaminan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian atau smelter dengan harga yang kompetitif sebelum komoditas diekspor.
DPR Soroti Indikator Keberhasilan Hilirisasi
Komisi VII DPR mendorong pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan devisa negara.
“Kami di DPR akan mendorong pemerintah menyusun indikator keberhasilan yang tidak hanya mengukur peningkatan devisa, tetapi juga peningkatan nilai tambah domestik, penyerapan tenaga kerja industri, dan pertumbuhan investasi sektor hilirisasi,” ungkap Evita.
Ia menilai Indonesia masih menghadapi paradoks sebagai eksportir besar sumber daya alam yang belum memperoleh nilai tambah maksimal dari komoditas yang diekspor.
Menurutnya, kebijakan ekspor satu pintu harus menjadi instrumen untuk memperkuat hilirisasi, menjaga pasokan bahan baku industri dalam negeri, serta melindungi industri hilir lokal dari fluktuasi harga komoditas global.
Evita menegaskan pengaturan komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu harus mampu menghasilkan transformasi ekonomi yang nyata dan mendukung pembangunan industri nasional secara berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
