billboard mobile
HOME  ⁄  Nasional

Pemprov Papua Dorong Dana RBP REDD+ untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Adat Penjaga Hutan

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemprov Papua Dorong Dana RBP REDD+ untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Adat Penjaga Hutan
Foto: Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Suzana D. Wanggai saat menghadiri kick off pemanfaatan Dana RBP REDD+ for Results Periode 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output-2 di Kota Jayapura, Papua, Kamis 18/6 (sumber: Pemprov Papua)

Pantau - Pemerintah Provinsi Papua mendorong pemanfaatan dana Result Based Payment (RBP) REDD+ agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara ekonomi, lingkungan, dan budaya.

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Suzana D. Wanggai, menyampaikan hal tersebut di Jayapura, Jumat (19/6/2026).

Ia mengungkapkan, "Kami ingin memastikan pemanfaatan dana RBP REDD+ memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua."

Menurut Suzana, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan terpenting di dunia.

Hutan Papua dinilai memiliki peran strategis sebagai penyangga kehidupan global sekaligus sumber identitas budaya, penghidupan, dan simbol martabat masyarakat adat.

Kick Off Pemanfaatan Dana RBP REDD+

Pemerintah Provinsi Papua telah melaksanakan kick off pemanfaatan Dana RBP REDD+ for Results Periode 2014–2016 Green Climate Fund (GCF) Output-2 pada Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan komitmen bersama dalam pelaksanaan program.

Program itu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dunia usaha, dan organisasi lingkungan.

Suzana mengatakan, "Pada Kamis (18/6) kami telah melakukan kick off pemanfaatan Dana RBP REDD+ for Results Periode 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output-2, dimana ini dilakukan guna memperkuat koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dunia usaha, dan organisasi lingkungan dalam menjalankan program tersebut."

Papua Bidik Pembangunan Rendah Karbon yang Berkeadilan

Skema RBP REDD+ merupakan bentuk penghargaan dari masyarakat internasional atas keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

Papua menjadi salah satu daerah yang berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Suzana menegaskan bahwa perlindungan hutan Papua harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengungkapkan, "Karena itu upaya menjaga hutan Papua harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan."

Pemprov Papua berharap pemanfaatan dana RBP REDD+ menghasilkan dampak yang terukur, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat adat.

Suzana mengatakan, “Kami optimistis melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua dapat menjadi contoh pembangunan rendah karbon yang berkeadilan dan berkelanjutan sekaligus memperkuat perlindungan hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.”

Penulis :
Arian Mesa
Kemenkeu 2026