Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra akan menyampaikan tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kepada Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan audiensi dengan perwakilan mahasiswa di Jakarta.
Yusril menegaskan pemerintah terbuka terhadap kritik dan memandang perbedaan pendapat sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
"Saya juga memastikan kebebasan berpendapat tetap dijamin, sepanjang disampaikan secara bertanggung jawab dan berbasis kajian," ujar Yusril.
Lima Tuntutan Mahasiswa Akan Disampaikan
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (18/6), BEM SI menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Tuntutan tersebut meliputi penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM), penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, penghentian militerisasi di ranah sipil, serta desakan agar Presiden mengakui kesalahan pemerintah.
Yusril secara khusus meminta penjelasan terkait tuntutan penghentian program MBG.
Menurut Yusril, mahasiswa menjelaskan bahwa yang dimaksud bukan penghentian total program, melainkan perbaikan tata kelola pelaksanaannya karena manfaat program tersebut telah dirasakan masyarakat.
Pemerintah Siap Evaluasi Tata Kelola MBG
Yusril menjelaskan program MBG dijalankan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Program tersebut juga melibatkan pelaku usaha, peternak, nelayan, serta penyedia bahan pangan di berbagai daerah.
Ia menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan yang bertujuan memperbaiki tata kelola program.
"Saya berkeyakinan kalau yang diinginkan adalah perbaikan tata kelola program MBG, pasti akan dilakukan oleh pemerintah," katanya.
Yusril menambahkan seluruh aspirasi mahasiswa akan ditampung dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan pemerintah.
Pertemuan tersebut juga disebut menjadi ruang komunikasi konstruktif antara pemerintah dan mahasiswa untuk menjaga dialog yang sehat dalam sistem demokrasi.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
