Pantau - Kantor Berita ANTARA merangkum lima berita politik terpopuler selama sepekan yang menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan perlindungan warga negara, kerja sama pertahanan, diplomasi internasional, pengelolaan aset negara, dan program prioritas pemerintah.
Salah satu isu yang mendapat perhatian adalah perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban penganiayaan majikan di Malaysia.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memberikan perlindungan optimal sekaligus memastikan korban dapat kembali ke Indonesia dengan selamat.
Charles mengatakan, "Kita berharap pemerintah bisa memberikan perlindungan secara optimal kepada korban. Bukan saja memberikan perlindungan, tetapi bisa memastikan yang bersangkutan pulang ke tanah air dengan selamat."
Overflight Clearance dan Pembatalan Kunjungan Prabowo ke Rusia
Isu politik lainnya berkaitan dengan izin lintas udara atau Overflight Clearance yang diajukan Amerika Serikat kepada Indonesia.
Peneliti Keamanan Nasional Ulta Levenia Nababan menilai kerja sama tersebut justru memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam memantau pergerakan pesawat yang melintasi wilayah udara nasional.
Levenia mengatakan, "Dengan adanya akses ini jadi lebih rapih, lebih cepat dan pergerakan pesawat lebih ter monitoring dengan sistem pertahanan kita."
Sorotan berikutnya datang dari batalnya kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia untuk menghadiri ASEAN-Russia Commemorative Summit di Kazan pada 17–18 Juni 2026.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi menjelaskan salah satu pertimbangan pembatalan adalah karena Presiden Prabowo belum lama melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada 13 April 2026.
Selain itu, Prabowo juga telah bertemu para pemimpin negara ASEAN dalam KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada 7–8 Mei 2026.
Nasib Karyawan Eks Hotel Sultan dan Evaluasi Program MBG
Perhatian publik juga tertuju pada pengambilalihan aset eks Hotel Sultan oleh negara.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah memperhatikan nasib para karyawan dan tidak ingin mereka menjadi pihak yang dirugikan.
Juri mengatakan, "Jadi intinya kami tidak ingin mereka setelah mengambil alih aset ini menjadi pihak yang dikorbankan. Jadi kami ingin memanusiakan mereka, nanti kita akan data, ajak komunikasi, ajak bareng untuk melanjutkan aktivitas di GBK."
Sementara itu, isu terakhir yang menjadi perhatian adalah kelanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah tetap melanjutkan program tersebut.
Pemerintah saat ini melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola internal di Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Dudung, perubahan pimpinan dan proses hukum yang sedang berjalan menunjukkan sikap responsif serta transparan pemerintah dalam menangani persoalan yang muncul.
Kelima isu tersebut menjadi sorotan politik nasional selama sepekan karena dinilai memiliki dampak langsung terhadap kepentingan publik dan arah kebijakan pemerintah.
- Penulis :
- Gerry Eka
