Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginginkan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memiliki kewenangan yang lebih imperatif dalam mengoordinasikan pengelolaan wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) guna memperkuat pembangunan dan sistem pertahanan negara.
Penguatan BNPP Dinilai Mendesak
Tito mengatakan pengelolaan wilayah perbatasan merupakan bagian penting dari sistem pertahanan negara karena daerah yang makmur, sejahtera, dan memiliki nasionalisme tinggi akan lebih sulit diinfiltrasi.
Ia mengungkapkan, "Negara kita kan negara yang perbatasannya saya sampaikan kompleks. Kenapa? Karena negara kepulauan terbesar."
Menurutnya, Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, serta memiliki batas laut dengan tujuh negara sehingga pengawasan wilayah menjadi tantangan besar.
Ia menambahkan, "Kita kan berbasis archipelago, kepulauan. Enggak ada konektivitas darat dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini kompleksitas kita."
Tito menilai BNPP perlu diperkuat karena saat ini tidak mudah mengoordinasikan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang memiliki posisi setara.
Usulkan Pembentukan Pansus DPR
Mendagri menjelaskan kewenangan yang lebih besar akan membuat BNPP mampu mengorkestrasi program percepatan pembangunan di kawasan perbatasan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, "Ini salah satu apa, amanat perintah dari Bapak Presiden untuk membangun daerah perbatasan."
Selain itu, Tito mendorong DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Daerah Perbatasan setelah sebelumnya Komisi II membentuk Panitia Kerja (Panja).
Menurutnya, Pansus akan melibatkan seluruh komisi di DPR untuk membahas berbagai persoalan di wilayah perbatasan, mulai dari infrastruktur jalan, logistik, sengketa perbatasan, pembangunan pasar, sekolah, hingga layanan pendidikan.
Ia mengatakan, "Otomatis penyelesaian masalah-masalah yang tadi, masalah jalan, masalah logistik, masalah perbatasan, sengketa misalnya, pembangunan pasar, pembangunan macam-macamlah, sekolah, pendidikan ya. Itu di daerah-daerah itu bisa dikeroyok ramai-ramai oleh semua kementerian/lembaga ketika Pansus yang mengumpulkan."
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
