Pantau - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mendorong penguatan ekosistem policy advisory guna mendukung implementasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Dudung saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Strategis Nasional "Membangun Ekosistem Policy Advisory Nasional untuk Mendukung Implementasi Kebijakan Prioritas Presiden dan Pembangunan Nasional" yang diselenggarakan di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta.
Penguatan Kolaborasi untuk Implementasi Kebijakan
Dudung mengatakan tantangan pembangunan nasional yang semakin kompleks menuntut pemerintah menghasilkan kebijakan yang tidak hanya baik dalam perumusan, tetapi juga mampu diimplementasikan secara efektif.
Ia mengungkapkan, "Yang paling menentukan adalah kemampuan kita memastikan setiap kebijakan benar-benar terlaksana secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat."
Menurut Dudung, penguatan ekosistem policy advisory diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
Ia menyebut keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan sinergi antara staf ahli, staf khusus, tenaga ahli, analis kebijakan, perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan organisasi profesi.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, berbasis data, adaptif terhadap perkembangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
KSP Perkuat Koordinasi Lintas Sektor
Sebagai lembaga yang mengawal pelaksanaan program prioritas Presiden, Kantor Staf Presiden terus memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi kebijakan strategis berjalan efektif.
Dudung membagikan pengalaman KSP dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai persoalan lintas sektor yang membutuhkan keputusan cepat melalui koordinasi antarkementerian dan lembaga.
Ia mengungkapkan, "Di Kantor Staf Presiden, semua persoalan kementerian dengan kementerian, kementerian dengan pemerintah daerah, BUMN dengan kementerian, maupun masyarakat dengan pemerintah, banyak yang difasilitasi penyelesaiannya. KSP juga memiliki program KSP Mendekat sehingga kami tidak hanya mendengar persoalan, tetapi hadir langsung di lapangan untuk membantu penyelesaiannya."
Dudung menegaskan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan harus tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan program prioritas Presiden tidak terhambat.
Program strategis yang memerlukan pengawalan implementasi antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, Program Makan Bergizi Gratis, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ia mengatakan Presiden selalu membuka ruang terhadap berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses pengambilan kebijakan.
Dudung mengungkapkan, "Masukan-masukan inilah yang menjadi bahan dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bangsa dan negara."
KSP berharap forum tersebut mampu membangun ekosistem policy advisory nasional yang semakin kuat sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan yang implementatif, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas Presiden menuju Indonesia yang lebih maju, berdaya saing, dan sejahtera.
Dudung juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Ikatan Analis Kebijakan Indonesia atas penyelenggaraan forum yang dinilai menjadi ruang strategis untuk memperkuat kualitas pengambilan kebijakan publik di Indonesia.
Forum tersebut dihadiri Kepala Lembaga Administrasi Negara Muhammad Taufiq, Asisten Khusus Presiden Dirgayuza Setiawan, Pelaksana Tugas Deputi II Kantor Staf Presiden Popy Rufaidah, pimpinan kementerian dan lembaga, serta akademisi, peneliti, dan analis kebijakan.
- Penulis :
- Arian Mesa
