Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung perluasan digitalisasi bantuan sosial (bansos) menjadi delapan daerah di Jawa Timur guna memperluas transformasi layanan berbasis digital, meningkatkan ketepatan sasaran penerima, serta mendorong efisiensi penyaluran bantuan secara berkelanjutan.
Khofifah menyampaikan dukungan tersebut saat menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di 43 kabupaten/kota yang digelar di Kementerian Dalam Negeri RI, Jakarta.
Saat ini, empat daerah di Jawa Timur yang telah ditetapkan sebagai daerah percontohan digitalisasi bansos meliputi Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, dan Kabupaten Banyuwangi.
Khofifah mengusulkan penambahan empat daerah percontohan, yakni Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo.
Ia mengungkapkan, "Kami menyampaikan terima kasih bahwa ada empat daerah di Jawa Timur yang diikutkan dalam piloting project ini. Kami sebetulnya berharap, kalau memungkinkan, kita mencoba perluasan ke Madiun, Gresik, Sidoarjo, dan Kota Probolinggo."
Perluasan Program dan Penguatan Data
Menurut Khofifah, keberhasilan pelaksanaan di empat daerah percontohan menjadi modal penting untuk memperluas implementasi program ke wilayah lain yang memiliki kesiapan infrastruktur digital serta ekosistem pemerintahan yang memadai.
Ia menegaskan, "Kalau bisa menjadi bagian dari proses digitalisasi bansos ini, rasanya kami siap mendorong dan meluaskan. Kita di Jatim ada 38 kota/kabupaten. Jadi, kalau sebelumnya empat, bolehlah kami ditambah empat lagi jadi delapan. Insya Allah, kita siap bekerja keras untuk mewujudkan program di sini."
Khofifah menilai perluasan digitalisasi bansos harus dibarengi dengan penguatan kualitas data penerima manfaat agar dapat meminimalkan inclusion error maupun exclusion error.
Ia mengatakan, "Potensi inclusion error dan exclusion error ini seterusnya akan terus jadi kalau unregistered people tidak diselesaikan. Itu data yang belum terverifikasi di Jawa Timur. Nah, data yang belum terverifikasi ini akan potensial menjadi exclusion error."
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan siap memperkuat pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar basis data semakin akurat dan penyaluran bantuan benar-benar tepat sasaran.
Khofifah juga menyampaikan pengalaman di lapangan terkait dukungan bagi pilar sosial di daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran serta mekanisme pembukaan rekening penerima bantuan sosial.
Pemerintah Siapkan Perluasan Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan digitalisasi bansos merupakan bagian dari percepatan transformasi digital pemerintahan atau Government Technology (GovTech) untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efektif, transparan, dan terintegrasi.
Tito mengungkapkan, "Kali ini rencananya kita melebar ke 43 kabupaten/kota. Saya pikir untuk Jawa Timur, poin yang penting adalah menambah daerah piloting digitalisasi bansos ini. Ini juga berkoordinasi dengan Pak Luhut (Ketua Dewan Ekonomi Nasional), saya selaku Menteri Dalam Negeri mendukung beliau untuk mengoordinasikan teman-teman pemerintah daerah dan seluruh pimpinan lembaga terkait agar mendukung langkah-langkah percepatan yang dipimpin oleh beliau."
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan evaluasi program akan dilakukan hingga akhir Juli 2026 sebagai persiapan peluncuran nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2026.
Menurut Luhut, digitalisasi bansos yang terintegrasi dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) berpotensi meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Ia mengatakan, “Kalau ini jadi, kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Tax ratio kita yang sekarang sekitar 9 persen secara bertahap bisa naik menjadi 11, 12, bahkan 13 persen seperti negara-negara ASEAN. Karena itu, kita harus kompak, menjalankan program ini secara bertahap, bertingkat, dan berkelanjutan agar benar-benar bisa diwujudkan dengan baik.”
- Penulis :
- Arian Mesa
