Ancaman Karhutla Meningkat, DPR Pertanyakan Kesiapan Dana Rp2,2 Triliun

Pantau - Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian seiring mendekatnya puncak musim kemarau dan fenomena El Nino yang berpotensi meningkatkan suhu serta memperpanjang periode kekeringan di berbagai wilayah Indonesia. 

Kondisi tersebut kerap memicu lonjakan titik panas (hotspot) dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di kawasan rawan seperti Sumatra dan Kalimantan.

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sumail Abdullah, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah meski capaian pengendalian karhutla dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.

Menurut Sumail, keberhasilan tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat pemerintah abai terhadap potensi peningkatan karhutla ke depan.

"Kita tidak boleh puas karena sejak 2020 sudah muncul lagi titik-titik panas dengan lonjakan yang cukup tinggi. Apalagi kita akan menghadapi puncak El Nino pada Agustus dan September," ujar Sumail dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama jajaran Eselon I Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Ia kemudian menyoroti kesiapan anggaran pengendalian karhutla yang disebut sekitar Rp2,296 triliun. 

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan angka tersebut benar-benar memadai menghadapi potensi kebakaran pada musim kemarau tahun ini.

"Apakah anggaran ini cukup? Kalau tidak cukup, berapa sebenarnya anggaran yang dibutuhkan sehingga kami di Komisi IV bisa memberikan dukungan," katanya.

Selain itu, Sumail juga mengapresiasi langkah penegakan hukum terhadap perusahaan yang diduga melanggar ketentuan terkait karhutla. 

Namun, ia meminta transparansi lebih lanjut terkait jumlah kasus yang telah diproses hingga ke pengadilan dan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menurutnya, konsistensi penegakan hukum menjadi kunci untuk memberikan efek jera kepada pelaku.

"Harus ada ketegasan. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, setiap tahun pelanggaran dan kebakaran hutan akan terus berulang," tegasnya.

Ia menegaskan, kesiapan anggaran dan ketegasan hukum menjadi dua faktor penting agar pengendalian karhutla tidak hanya bersifat reaktif, tetapi mampu mencegah terjadinya kebakaran secara berulang setiap tahun.