Pantau - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga, Jawa Tengah, memperkuat kolaborasi multipihak melalui Gerakan Purbalingga Gotong Royong guna mempercepat penanganan kemiskinan agar program berjalan terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Purbalingga, Suroto, mengatakan gerakan tersebut menyinergikan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), lembaga filantropi, perguruan tinggi, media, hingga masyarakat.
Suroto mengatakan, "Permasalahan kemiskinan tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dunia usaha memiliki peran yang sangat strategis melalui program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) yang terarah dan bersinergi dengan program pembangunan daerah."
Angka kemiskinan di Kabupaten Purbalingga tercatat turun dari 16,23 persen pada 2021 menjadi 12,55 persen pada 2025.
Fokus Intervensi di Desa Prioritas
Meskipun angka kemiskinan menurun, Pemkab Purbalingga masih memfokuskan intervensi di 14 desa prioritas yang menghadapi berbagai persoalan dasar.
Di 14 desa prioritas tersebut terdapat 454 rumah tidak layak huni.
Sebanyak 3.470 rumah di desa prioritas belum memiliki akses air bersih.
Sebanyak 893 rumah belum memiliki jamban.
Sebanyak 198 anak tidak bersekolah.
Sebanyak 6.136 warga belum bekerja.
Sebanyak 819 penyandang disabilitas masih membutuhkan perhatian.
TJSL Diarahkan Lebih Tepat Sasaran
Kontribusi program TJSL dari badan usaha, badan usaha milik daerah (BUMD), dan Baznas selama lima tahun terakhir mencapai lebih dari Rp30,7 miliar.
Menurut Suroto, potensi kontribusi tersebut masih dapat ditingkatkan karena belum seluruh perusahaan dan lembaga filantropi terintegrasi dalam satu sistem kolaborasi.
Suroto mengatakan, "Yang kita bangun ini agar bagaimana setiap rupiah CSR (Corporate Social Responsibility atau TJSL) yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, dan memberikan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat."
Seluruh program bantuan akan mengacu pada Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Sipinter) sebagai basis data penerima manfaat untuk memastikan bantuan lebih tepat sasaran dan mencegah terjadinya duplikasi.
Pemkab Purbalingga juga tengah menyiapkan Forum TJSL Badan Usaha (Forum TJSL-BU) sebagai wadah koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha untuk menyelaraskan program TJSL dengan prioritas pembangunan daerah.
Menurut Suroto, TJSL merupakan investasi sosial yang dapat diwujudkan melalui pelatihan kerja, perluasan kesempatan kerja, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberian beasiswa, pembangunan rumah tidak layak huni, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain dunia usaha, Gerakan Purbalingga Gotong Royong juga melibatkan perguruan tinggi melalui kuliah kerja nyata (KKN) tematik, riset berbasis data, dan pendampingan kepada masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
