Pantau - Pemerintah Kabupaten Kediri menyiapkan lahan seluas 65 hektare untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan haji seiring rencana Bandara Internasional Dhoho mulai melayani embarkasi haji pada 2027.
Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa menyampaikan lahan tersebut disiapkan untuk memperkuat layanan jamaah haji di kawasan sekitar bandara yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi utama.
"Dalam jangka panjang Pemerintah Kabupaten Kediri bahkan menyiapkan lahan seluas 65 hektare yang berada sekitar satu kilometer dari Bandara Dhoho untuk mendukung pengembangan fasilitas pelayanan haji," kata Dewi Mariya Ulfa.
Kesiapan Infrastruktur dan Fasilitas Pendukung Embarkasi
Pemkab Kediri telah mengikuti rapat koordinasi terkait kesiapan teknis dan operasional embarkasi haji yang mencakup infrastruktur bandara, aksesibilitas, kebutuhan sumber daya manusia, hingga skema operasional penerbangan.
Selain itu, mitigasi risiko juga menjadi bagian dari pembahasan untuk memastikan operasional embarkasi berjalan optimal saat mulai beroperasi.
Pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung seperti jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten di sekitar kawasan Bandara Dhoho.
Akses jalan tol menuju bandara ditargetkan rampung pada akhir 2026 untuk memperlancar mobilitas jamaah.
Dukungan Akomodasi dan Kajian Nasional Embarkasi
Selain infrastruktur, Pemkab Kediri menyiapkan dukungan akomodasi berupa sekitar 10 hotel dengan total 748 kamar di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.
Kementerian Haji dan Umrah saat ini masih mengkaji pemanfaatan Bandara Dhoho sebagai embarkasi haji untuk mengurangi kepadatan di Bandara Juanda dan Asrama Haji Surabaya.
"Bandara Dhoho ini sudah lama kami persiapkan untuk memperkuat layanan penyelenggaraan ibadah haji sekaligus memberikan kemudahan bagi jamaah, khususnya dari wilayah Mataraman," kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Jika terealisasi, embarkasi Bandara Dhoho akan melayani sekitar 10.548 calon haji dari 15 kabupaten/kota di Jawa Timur, termasuk wilayah Mataraman seperti Kediri, Blitar, Madiun, hingga Bojonegoro.
Pemerintah menegaskan kesiapan sarana, prasarana, regulasi, serta simulasi operasional harus dipastikan sebelum embarkasi baru tersebut dijalankan secara resmi.
- Penulis :
- Shila Glorya
