Pantau - DPRD DKI Jakarta mendorong pemerintah pusat memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penerbitan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) serta mendesak revitalisasi fasilitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
DPRD Minta Koordinasi OSS dengan Pemerintah Daerah
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kerap berlangsung tanpa sepengetahuan pemerintah daerah.
"Penerbitan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) perlu koordinasi Pemprov DKI Jakarta agar pembukaan usaha baru tidak memicu persoalan di masyarakat," ungkap Basri Baco.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah baru mengetahui keberadaan suatu usaha setelah bangunan berdiri dan mulai beroperasi.
"Selama ini, banyak pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan OSS. Tiba-tiba, muncul tempat usaha di kawasan permukiman, sementara lurah, camat, wali kota hingga pemerintah provinsi tidak mengetahui prosesnya karena NIB diterbitkan langsung oleh pemerintah pusat melalui sistem OSS," katanya.
Baco menilai pemerintah pusat tetap dapat menerbitkan NIB, namun proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk kegiatan usaha harus melibatkan pemerintah daerah.
"Boleh saja pelaku usaha mengurus NIB melalui OSS. Tetapi untuk PBG usaha, harus ada koordinasi dan persetujuan pemerintah daerah, sehingga bisa dipastikan lokasi usaha sesuai peruntukan tata ruang, tidak mengganggu lingkungan sekitar, dan potensi konflik dapat diminimalkan," ujarnya.
Ia menambahkan koordinasi tersebut akan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Revitalisasi PTSP Dinilai Mendesak
Selain menyoroti sistem OSS, Baco juga meminta revitalisasi kantor PTSP di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mampu memenuhi kebutuhan pelayanan publik yang semakin modern.
"Fasilitas di PTSP DKI sudah waktunya dirombak dan disesuaikan dengan flow yang seharusnya terkait pelayanan, khususnya untuk lantai 1, 2 dan 3," ungkapnya.
Menurut Baco, revitalisasi lebih mendesak dilakukan pada kantor PTSP tingkat kelurahan yang sebagian besar telah beroperasi hampir 14 tahun.
Ia menyoroti kondisi sejumlah fasilitas, termasuk ruang pelayanan dan toilet tamu di beberapa kantor PTSP, yang dinilai perlu diperbaiki agar sesuai dengan standar pelayanan publik di kota metropolitan.
Baco berharap peremajaan fasilitas dilakukan secara bertahap sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin cepat, nyaman, efisien, dan mampu memperkuat citra Jakarta sebagai kota global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
