Pantau - Kantor Staf Presiden (KSP) menyalurkan satu bus sekolah kepada SLB Kusuma Bangsa di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, untuk mendukung mobilitas siswa di wilayah perbukitan.
Bantuan tersebut diberikan sebagai respons atas keterbatasan akses transportasi yang selama ini dialami siswa dan tenaga pendidik di sekolah luar biasa tersebut.
SLB Kusuma Bangsa diketahui berada di wilayah perbukitan yang menyulitkan mobilitas harian siswa menuju sekolah.
Sebelum adanya bantuan, para guru harus menjemput siswa satu per satu menggunakan sepeda motor, bahkan sebagian siswa dijemput dengan berjalan kaki karena keterbatasan akses.
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan Amar Maaruf mengatakan, "bentuk kehadiran pemerintah dalam merespons kebutuhan mendesak di lapangan, khususnya terkait pendidikan anak berkebutuhan khusus", ia mengungkapkan.
Dukungan Transportasi dan Bantuan Pendidikan
KSP juga menyerahkan bantuan berupa tas dan buku untuk mendukung kebutuhan belajar siswa di SLB Kusuma Bangsa.
Selain itu, KSP berencana membangun asrama bagi siswa dengan desain yang saat ini sedang disiapkan oleh tim arsitek.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembinaan dan kenyamanan siswa dalam menjalani proses pendidikan.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman memutuskan memberikan tambahan penghasilan sebesar Rp2.000.000 per bulan bagi guru honorer yang belum tersertifikasi.
Tambahan tersebut diberikan kepada empat guru honorer dari total 12 guru yang sebelumnya hanya menerima sekitar Rp500.000 per bulan.
Kebijakan itu akan diberlakukan secara berkelanjutan hingga para guru memperoleh sertifikasi profesi.
Respons Guru dan Harapan Kolaborasi Daerah
Guru SLB Kusuma Bangsa Sujono Said menyampaikan bahwa bantuan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi para pendidik untuk meningkatkan pelayanan pendidikan.
Perwakilan Rembuk Pemuda Sulawesi Tenggara Andi Aswar menilai langkah KSP tepat dan mendorong adanya kolaborasi antara pemerintah daerah untuk memperkuat pendidikan luar biasa.
KSP berharap dukungan ini dapat mendorong pemerintah daerah lebih memperhatikan fasilitas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di wilayah tersebut.
- Penulis :
- Arian Mesa
