Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menyatakan penyelidikan penyebab kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatiwaringin, Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, baru akan dilakukan setelah proses pemadaman selesai karena saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan api dan pencegahan penyebaran asap.
Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian LH Irjen Pol. Rizal Irawan mengatakan fokus pemerintah saat ini belum pada penyelidikan penyebab kebakaran.
"Yang seperti saya bilang kemarin, kita sekarang fokusnya adalah pemadaman dan pencegahan penyebaran. Tidak mungkin juga kita olah TKP di sini untuk cari penyebab (kebakaran)," ungkapnya.
Rizal menegaskan upaya penegakan hukum akan dilakukan setelah proses pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya.
"Nanti upaya-upaya penegakan hukum kita lihat setelah prosesnya selesai. Baru kita akan turun lagi tim ke sini," katanya.
KLH Soroti Pengelolaan TPA
Rizal mengungkapkan TPA Jatiwaringin telah menerima sanksi administrasi dari KLH pada 2025 karena tata kelola yang dinilai kurang baik.
Selain memberikan sanksi, KLH menginstruksikan Pemerintah Kabupaten Tangerang sebagai pengelola untuk menerapkan sistem controlled landfill atau penimbunan sampah terkendali.
Menurut Rizal, Pemkab Tangerang telah mulai menerapkan sistem controlled landfill sejak tahun lalu.
Selama satu tahun, penerapan sistem tersebut baru mencakup sekitar lima hingga enam hektare dari total luas TPA sekitar 33 hektare.
"Dari tahun lalu dengan sekarang, upaya yang dilakukan oleh pemkab itu sudah melakukan controlled landfill. Ternyata selama setahun dia baru bisa berhasil lima atau enam hektar. Memang kita bisa mengerti bahwa dari total lahan 33 hektar ini enggak mungkin satu tahun, pasti," ungkapnya.
Ia menjelaskan titik kebakaran berada di luar area yang telah menerapkan sistem controlled landfill.
"Nah, yang terbakar ini di area yang di luar controlled landfill," katanya.
KLH juga menjadwalkan evaluasi terhadap sekitar 390 TPA di seluruh Indonesia mulai 1 Agustus 2026 untuk menilai tingkat kepatuhan pengelolaannya.
"Itu evaluasi nanti di 1 Agustus. Jadi semua, sekitar 390 TPA itu nanti akan dilakukan evaluasi. Mana yang taat dan tidak," ungkapnya.
Pemadaman Dibantu Drone dan TMC
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Faisal Malik Hendropriyono mengatakan operasi gabungan pemadaman kebakaran masih terus berlangsung.
KLH telah mengerahkan thermal drone yang menggunakan kamera inframerah untuk mendeteksi radiasi panas serta menganalisis sumber dan titik api.
"Jadi kami hanya bisa melakukan monitoring analisa melalui drone secara berkala," ungkapnya.
Pemerintah juga mengoperasikan dua unit mobile monitoring system untuk memantau kualitas udara di sekitar lokasi kebakaran.
Peralatan tersebut memantau kadar SO₂ (sulfur dioksida), NO₂ (nitrogen dioksida), PM 1.0, dan PM 2.5.
Diaz menjelaskan ambang kualitas udara yang tergolong baik berada di angka 15,5, sedangkan kategori sedang berada pada rentang 15,5 hingga 55,5.
Ia menyebut kualitas udara di lokasi sempat mencapai angka 1.000, namun mulai mengalami penurunan signifikan pada malam sebelumnya.
"Kalau baku mutunya yang dibilang baik itu 15,5 dan sedang dari 15,5 sampai 55,5, dan setelah itu tidak sehat dan membahayakan dan lain sebagainya. Dan ini sudah sampai ke tingkat 1.000. Jadi berapa hari ini sudah tingkat 1.000, tetapi tadi malam saya lihat langsung menurun drastis," ungkapnya.
Karena karakteristik kebakaran menyerupai kebakaran lahan gambut, Kementerian Kehutanan mengerahkan 30 personel Manggala Agni dari Sulawesi dan Jawa Barat.
Tim tersebut menggunakan peralatan high pressure untuk menyemprot titik api di bawah permukaan tumpukan sampah.
Diaz mengatakan penyiraman dari permukaan saja kurang efektif karena api masih membara di bagian bawah timbunan sampah.
"Karena TPA ini mungkin bukannya tidak efektif, tapi kurang efektif kalau diairi dari atas saja. Karena di bawahnya tetap kebakaran, sehingga kita butuh bantuan Manggala Agni untuk melakukan inject sampai ke titik di bawah," katanya.
BNPB bersama BMKG juga menyiapkan operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk mempercepat proses pemadaman apabila kondisi memungkinkan.
"Sehingga mungkin atau dimungkinkan untuk melakukan operasi TMC besok. Kita akan melakukan bersama BNPB dan BMKG," ungkapnya.
- Penulis :
- Gerry Eka
