Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua dengan melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas pendataan lapangan agar proses pengumpulan data berjalan lebih efektif dan diterima masyarakat.
Ribka menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlangsung secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, pada Senin (6/7).
Pelibatan OAP Dinilai Permudah Pendataan
Ribka menilai pelibatan OAP merupakan pendekatan yang memperhatikan aspek sosial dan budaya masyarakat Papua.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat mempermudah proses pengumpulan data, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks.
Ia mengungkapkan, "Pada saat rekrutmen SDM untuk pengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan,"
Ribka menjelaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya bergantung pada petugas lapangan.
Ia mengatakan kesuksesan sensus juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.
Karena itu, Ribka meminta pelaksanaan sensus dilakukan melalui kolaborasi erat dengan gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Tanah Papua.
Ia juga mendorong penerapan strategi jemput bola seperti yang selama ini dijalankan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
Strategi tersebut diharapkan mampu menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Data Akurat Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan
Ribka menegaskan akurasi data menjadi faktor penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Data tersebut akan digunakan sebagai dasar penyaluran dana otonomi khusus (Otsus), dana alokasi khusus (DAK), serta berbagai program pemerintah yang menyasar masyarakat Papua.
Ia menekankan pentingnya pembaruan data agar mampu menggambarkan kondisi riil kesejahteraan masyarakat Papua.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar hasil intervensi pembangunan pemerintah dapat diukur secara objektif.
Ribka mengatakan, "Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi,"
Di sisi lain, Ribka mengapresiasi BPS atas sinergi yang selama ini terjalin dalam mendukung penyediaan data nasional.
Ia menegaskan Kemendagri akan terus memberikan dukungan teknis, pendampingan selama pelaksanaan sensus, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Ribka mengungkapkan, "Saya bersama dengan teman-teman dari tim teknis Ibu (dari) Ditjen Dukcapil dan juga dari Bangda (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) akan selalu dan siap untuk mendukung kapan saja sampai dengan kita bisa menghasilkan produk penyediaan data sesuai sensus yang dibutuhkan untuk 2026,"
Melalui berbagai upaya tersebut, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Penulis :
- Shila Glorya
