Pantau - Pemerintah Kota Surabaya menerapkan strategi pembangunan terintegrasi dengan mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk memiliki tujuan bersama, yakni menurunkan angka kemiskinan melalui kebijakan yang saling terhubung dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Strategi Pembangunan Difokuskan pada Pengurangan Kemiskinan
Pendekatan tersebut dipaparkan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di hadapan Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Ruang Sidang Wali Kota Surabaya pada Senin (6/7/2026).
Pemerintah Kota Surabaya menilai pengentasan kemiskinan tidak lagi menjadi tanggung jawab satu dinas atau hanya sektor sosial, melainkan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah dalam setiap kebijakan pembangunan.
Paparan tersebut menampilkan upaya pemerintah kota mengubah pola pikir birokrasi agar seluruh program pembangunan memiliki keterkaitan dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat.
Infrastruktur Diarahkan Ciptakan Lapangan Kerja
Pemerintah Kota Surabaya memastikan setiap anggaran pembangunan memiliki kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan melalui berbagai program yang saling terintegrasi.
Pembangunan jalan, paving, dan infrastruktur lingkungan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan fasilitas publik, tetapi juga dimanfaatkan sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja melalui program padat karya.
Kebijakan tersebut diperluas hingga rantai pasok material dengan mendorong pembelian paving dari pabrik padat karya yang dikelola masyarakat berpenghasilan rendah sehingga manfaat ekonomi turut dirasakan pelaku usaha kecil.
Model pembangunan tersebut diharapkan mampu menjadikan infrastruktur tidak hanya sebagai aset fisik, tetapi juga sebagai sarana distribusi pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
