Pantau - Pengamat kebijakan publik Arfianto Purbolaksono mendorong evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak hanya berfokus pada tingkat serapan anggaran, tetapi juga pada efektivitas belanja negara dalam menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Arfianto menilai kritik Fraksi PDI Perjuangan terhadap realisasi APBN 2025 merupakan masukan penting untuk memperkuat tata kelola fiskal.
Ia mengungkapkan, "Ukuran keberhasilan APBN bukan semata-mata seberapa besar anggaran berhasil dibelanjakan, melainkan apakah belanja tersebut mampu menghasilkan output dan outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat. Serapan anggaran hanyalah indikator awal, sedangkan efektivitas anggaran adalah ukuran yang sesungguhnya."
Efektivitas Dinilai Lebih Penting dari Serapan Anggaran
Arfianto menegaskan pengelolaan APBN harus mengedepankan prinsip money follow the function, yakni anggaran mengikuti fungsi yang dijalankan negara, bukan sekadar dihabiskan untuk memenuhi target administratif.
Ia mengatakan, "Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan hanya apakah anggaran pendidikan terserap tinggi, tetapi apakah anggaran tersebut benar-benar mendukung peningkatan kualitas pendidikan, memperluas akses, dan mengurangi kesenjangan layanan. Di situlah substansi pengelolaan APBN berada."
Menurutnya, tingginya serapan anggaran belum tentu mencerminkan kebijakan yang efektif apabila tidak menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia juga menilai realisasi anggaran yang belum optimal tidak selalu menunjukkan kegagalan apabila penundaan belanja dilakukan untuk menghindari pemborosan atau memastikan program berjalan lebih tepat sasaran.
Defisit APBN Perlu Dipahami Secara Proporsional
Arfianto menilai defisit APBN tidak selalu berdampak negatif terhadap perekonomian karena dalam kondisi tertentu diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai program prioritas.
Ia menyampaikan, "Defisit bukan sesuatu yang otomatis buruk. Dalam kondisi tertentu, defisit justru diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai program-program prioritas yang memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, yang harus dinilai adalah kualitas pembiayaannya, bukan sekadar besar kecilnya angka defisit."
Arfianto juga menekankan pemenuhan mandat konstitusi terkait alokasi anggaran harus diiringi pengukuran dampak kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ia mengungkapkan, "Konstitusi tidak hanya menghendaki anggaran tersedia, tetapi juga menghendaki anggaran tersebut benar-benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi APBN harus menggabungkan kepatuhan fiskal dengan pengukuran efektivitas kebijakan."
Sebagai penutup, Arfianto mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun diskursus APBN yang lebih berorientasi pada hasil pembangunan.
Ia mengatakan, "Perdebatan mengenai APBN seharusnya tidak berhenti pada angka serapan anggaran. Yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap rupiah uang negara mengikuti fungsi publik yang tepat dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada akhirnya, serapan anggaran hanyalah angka, sedangkan efektivitas anggaran adalah bukti bahwa negara benar-benar bekerja untuk mencapai tujuan pembangunan."
- Penulis :
- Aditya Yohan
