HOME  ⁄  Nasional

KLH Prioritaskan Pemulihan Lingkungan di Tiga Provinsi Rawan Karhutla Lewat Gerakan Nasional

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

KLH Prioritaskan Pemulihan Lingkungan di Tiga Provinsi Rawan Karhutla Lewat Gerakan Nasional
Foto: (Sumber :Menteri LH Moh. Jumhur Hidayat (kiri) memberi keterangan pada media usai membuka Rapat Kerja Pencegahan dan Antisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan pada Ekosistem Gambut di Jakarta, Jumat (10/7/2026). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari/aa..)

Pantau - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memprioritaskan gerakan nasional pemulihan lingkungan di tiga provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yakni Riau, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan, dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, serta pelaku usaha.

Tiga Provinsi Jadi Prioritas Pemulihan Lingkungan

Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan gerakan nasional tersebut difokuskan pada daerah yang memiliki tingkat kerawanan karhutla tinggi.

Ia mengungkapkan, "Jadi ini bagian dari gerakan yang sama melibatkan pemerintah, pengusaha, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat hingga tokoh agama yang menyambut baik rencana gerakan nasional pemulihan lingkungan ini. Daerah-daerah rawan kita yang paling utama ada tiga, itu di daerah Riau, terutama di Kabupaten Pelalawan, kemudian di daerah Kalimantan Barat, utamanya Kubu Raya, dan di Sumatera Selatan."

Menurut Jumhur, pemerintah bersama berbagai pihak telah melakukan revegetasi atau penanaman kembali pada lahan-lahan kritis di berbagai wilayah Indonesia.

Ia mengatakan, "Kemarin laporan terakhir dari Kementerian Kehutanan ada sekitar 400 ribu lahan kritis yang sudah ditanam kembali, dan kita dalam rangka ini ingin melakukan gerakan nasional pemulihan lingkungan. Jadi, kita mengajak semua orang dan kekuatan korporasi, organisasi masyarakat, siapapun dia, untuk sama-sama memulihkan lingkungan dengan cara menanam misalnya 2 miliar pohon di tempat-tempat yang potensial terbakar."

KLH Libatkan Perusahaan untuk Cegah Karhutla

Jumhur menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekitar 400 perusahaan pemegang konsesi di kawasan gambut yang mengikuti rapat kerja pencegahan dan antisipasi karhutla.

Ia mengungkapkan, "Sekarang pertemuan ini kan sebenarnya tidak lanjut juga, yang memang saya minta kepada teman-teman untuk mengumpulkan mereka karena kalau mereka kebakaran gara-gara abai, itu hukumannya ngeri sekali, bisa tutup perusahaan itu, nanti repot, jadi sebaiknya sebelum itu terjadi, ya sudah kita kerja kan enggak dengan biaya yang mahal juga, itu bagian dari tanggung jawab mereka (perusahaan)."

KLH menetapkan Kabupaten Muaro Jambi di Jambi, Kabupaten Pelalawan di Riau, Kabupaten Ogan Komering Ilir di Sumatra Selatan, dan Kabupaten Kubu Raya di Kalimantan Barat sebagai wilayah dengan prioritas tertinggi untuk pembasahan kembali lahan gambut dan pengawasan hidrologi karena memiliki puluhan titik Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) pada kategori rawan yang berpotensi memicu karhutla.

Penulis :
Aditya Yohan