Kementan Perkuat Tata Kelola untuk Optimalkan Layanan Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat tata kelola dan integritas guna mengoptimalkan layanan peternakan serta kesehatan hewan sekaligus memastikan seluruh program strategis berjalan akuntabel, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi peternak di seluruh Indonesia.

Penguatan Tata Kelola Jadi Prioritas

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan penguatan tata kelola menjadi fondasi pembangunan sektor peternakan dan kesehatan hewan.

“Kami terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sebagai fondasi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan,” ungkapnya.

Ia menjelaskan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, anggaran dikelola secara bertanggung jawab, serta pelayanan memberikan manfaat nyata bagi peternak dan masyarakat.

Agung menambahkan seluruh jajaran Kementan terus membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas sesuai arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

“Kami terus memperkuat tata kelola, pengawasan dan akuntabilitas di seluruh unit kerja,” ujarnya.

Program Strategis Tetap Dipercepat

Kementan terus memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, digitalisasi layanan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk membangun organisasi yang profesional, adaptif, dan akuntabel.

Di saat yang sama, berbagai program strategis tetap dipercepat, mulai dari peningkatan produktivitas ternak, penyediaan bibit unggul, penguatan kesehatan hewan, pengembangan hijauan pakan, hingga investasi dan hilirisasi peternakan guna memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin memastikan seluruh fungsi administrasi, dukungan teknis, pengelolaan program, serta koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis di berbagai daerah tetap berjalan optimal.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh pelayanan kepada masyarakat dan peternak tetap berlangsung secara optimal sehingga pelaksanaan program pembangunan peternakan tidak terganggu,” ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada ruang bagi praktik penyimpangan, korupsi, maupun permainan anggaran karena setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan demi sebesar-besarnya manfaat bagi petani dan peternak.