Pantau - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendukung komitmen dan langkah berbagai pihak untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bebas dari kekerasan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, masyarakat, serta penyelenggara pendidikan.
MPR Dukung Gerakan Nasional Ruang Aman untuk Anak
Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Mbak Rerie menegaskan gerakan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman harus mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak terkait.
"Sebuah gerakan untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman harus mendapat dukungan penuh dari pihak-pihak yang terkait, termasuk dari keluarga dan masyarakat," kata Mbak Rerie.
Ia menyoroti peluncuran Gerakan Nasional #RuangAmanNyamanAnak (Gernas RANA) oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno pada Minggu (12/7).
Menurutnya, gerakan tersebut diharapkan mampu menghadirkan ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak.
Program tersebut menargetkan 42 ribu pondok pesantren dan 80 ribu madrasah di seluruh Indonesia untuk menerapkan penguatan regulasi, pencegahan kekerasan, penyediaan sarana yang aman, layanan pengaduan yang berpihak kepada korban, serta kolaborasi lintas sektor.
Komitmen Bersama Dinilai Jadi Kunci Keberhasilan
Lestari mengapresiasi peluncuran Gernas RANA, namun menegaskan keberhasilan program tersebut bergantung pada komitmen seluruh pihak untuk menjadikan perlindungan anak sebagai prioritas.
Ia mengatakan penyelenggara pendidikan, pengelola pondok pesantren, madrasah, serta masyarakat harus memiliki pemahaman dan komitmen yang sama dalam mewujudkan target gerakan tersebut.
Menurut Lestari, percepatan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak.
Berdasarkan data Komnas Perempuan, sepanjang 2025 tercatat 475 kasus kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan dengan 972 korban, sementara di lingkungan pesantren terdapat 17 laporan kasus selama periode 2020–2024.
Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat jumlah kasus kekerasan di lingkungan pendidikan meningkat dari 15 kasus pada 2023 menjadi 36 kasus pada 2024, kemudian bertambah menjadi 60 kasus sepanjang 2025.
Lestari menilai meningkatnya ancaman kekerasan harus direspons melalui langkah antisipasi yang tepat, termasuk membangun budaya toleransi di lingkungan sekolah dan masyarakat serta memperkuat sosialisasi antikekerasan.
Ia menambahkan upaya pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan tenaga pendidik, tetapi juga membutuhkan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam membentuk karakter anak sejak dini.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
