Pantau - Badan Pengkajian MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema "Kedaulatan Rakyat dalam Perspektif Demokrasi Pancasila" di Bandung sebagai forum menghimpun pandangan akademisi mengenai penguatan partisipasi publik, akuntabilitas, dan pelaksanaan Demokrasi Pancasila untuk menjadi bahan rekomendasi kelembagaan.
Akademisi Soroti Partisipasi Publik dan Akuntabilitas
FGD yang dipimpin Ketua Badan Pengkajian MPR RI Yasonna H. Laoly di Hotel Aryaduta, Bandung, pada Senin (13/7/2026), menghadirkan Guru Besar FISIP Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina, Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Padjadjaran Ari Ganjar Herdiansah, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bilal Dewansyah.
Caroline menilai Indonesia telah memiliki landasan konstitusional dan prosedural yang kuat dalam penyelenggaraan pemilu, namun pelaksanaan demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan sehingga kedaulatan rakyat belum sepenuhnya terwujud secara substantif.
"Kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti pada hari pemungutan suara. Kedaulatan rakyat harus hadir sebelum, selama, dan setelah pemilu melalui hubungan yang sehat antara rakyat dan para wakilnya," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan prinsip meaningful participation agar masyarakat tidak hanya diberi ruang menyampaikan pendapat, tetapi juga memperoleh penjelasan atas tindak lanjut masukan yang disampaikan.
Pendidikan Politik dan Kebebasan Akademik Jadi Sorotan
Ari Ganjar Herdiansah menyampaikan meningkatnya mobilisasi mahasiswa dan generasi muda menunjukkan perlunya penguatan mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat agar lebih efektif dalam memengaruhi kebijakan publik.
"Suara masyarakat harus dapat diterjemahkan menjadi agenda publik, dibahas secara terbuka, direspons oleh lembaga negara, dan diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat," ungkapnya.
Sementara itu, Bilal Dewansyah menilai dominasi partai politik dalam sistem perwakilan dapat memengaruhi akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituen sehingga kebebasan akademik dan ruang kritik perlu terus dijaga dalam kehidupan demokrasi.
"Kritik terhadap kebijakan negara harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol demokratis, bukan sebagai ancaman yang dibalas dengan intimidasi atau penggunaan instrumen hukum secara berlebihan," katanya.
Badan Pengkajian MPR RI menyatakan berbagai pandangan yang berkembang dalam FGD akan dihimpun sebagai bahan penyusunan rekomendasi penguatan pelaksanaan konstitusi dan Demokrasi Pancasila serta menjadi salah satu landasan persiapan Konferensi Konstitusi pada masa mendatang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
