Pantau - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Barat memperluas program edukasi publik melalui implementasi strategi Imigrasi Menyapa Pelajar dan Mahasiswa (Impresi) dengan menggandeng Institut Hukum dan Teknologi Pembangunan (IHTP) Papua serta Dinas Pendidikan Manokwari guna mencegah praktik kejahatan transnasional dan meningkatkan literasi keimigrasian serta kesadaran hukum masyarakat.
Penguatan Program Impresi
Penandatanganan kerja sama antara Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat, IHTP Papua, dan Dinas Pendidikan Manokwari menjadi langkah memperkuat implementasi strategi Impresi di Papua Barat.
Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat Asrul mengungkapkan, "Penandatanganan kerja sama dengan IHTP Papua dan Dinas Pendidikan Manokwari merupakan bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan Impresi."
Program tersebut menyasar pelajar tingkat sekolah menengah dan mahasiswa di perguruan tinggi agar ikut berperan dalam mencegah kejahatan transnasional.
Pelibatan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan tinggi dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang hukum.
Asrul menjelaskan, "Kejahatan transnasional itu seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai bentuk eksploitasi dan modusnya."
Ia menegaskan bahwa Imigrasi tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan edukasi dan pencegahan.
Perguruan Tinggi Dilibatkan dalam Pengawasan
Rektor IHTP Papua Dr. Filep Wamafma mengapresiasi Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat yang memberikan ruang partisipasi kepada perguruan tinggi dalam upaya pencegahan kejahatan transnasional.
Kerja sama tersebut dinilai memperkuat peran dan eksistensi lembaga pendidikan tinggi sekaligus memperkaya wawasan mahasiswa, khususnya di bidang hukum.
Mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengadvokasi berbagai persoalan hukum, termasuk penanganan pelanggaran keimigrasian.
Filep mengatakan, "Tidak hanya soal kejahatan transnasional yang mungkin jarang terjadi di Papua Barat, tetapi bagaimana perguruan tinggi ikut terlibat mengawasi lalu lintas orang asing."
Menurut Filep, konsep pembelajaran di IHTP Papua tidak hanya berfokus pada teori akademik, tetapi juga mengembangkan jejaring melalui kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan di daerah.
Kanwil Ditjen Imigrasi Papua Barat menjadi kementerian atau lembaga pertama di wilayah Papua Barat yang menandatangani kerja sama penguatan edukasi dengan IHTP Papua setelah kampus tersebut resmi berubah status dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari menjadi institut.
Filep menegaskan, "Tanah Papua ini sangat luas sehingga berpotensi terjadinya kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, perlu pengawasan bersama secara optimal."
Pengawasan terhadap potensi kejahatan lintas negara dinilai memerlukan keterlibatan pemerintah, Imigrasi, perguruan tinggi, dan seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif.
- Penulis :
- Shila Glorya
