Pantau - Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana menegaskan bahwa perkembangan Artificial Intelligence (AI) harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi konstitusi, mendukung UMKM, meningkatkan produktivitas masyarakat, serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam Diskusi Publik bertema “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Diskusi tersebut digelar bersamaan dengan pembukaan Bazar Gelaran Ekonomi Rakyat dan dihadiri akademisi, ekonom, pelaku usaha, pemerhati kebijakan publik, serta sejumlah pimpinan MPR RI, pemerintah, dan DPP PKB.
AI Harus Berpihak kepada Ekonomi Rakyat
Rusdi mengatakan tema diskusi tersebut merupakan komitmen untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar tetap berpijak pada amanat konstitusi dengan menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan.
“Tema ini bukan hanya menjadi narasi politik ataupun slogan kampanye, tetapi merupakan komitmen nyata untuk mengembalikan arah kebijakan ekonomi nasional agar senantiasa berpijak pada amanat konstitusi, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Ia menilai Indonesia sedang menghadapi perubahan besar akibat pesatnya perkembangan AI, robotika, dan ekonomi digital yang mengubah cara bekerja, berproduksi, hingga mengambil keputusan.
“Kita tidak boleh takut pada perubahan. Hal yang harus ditakutkan adalah ketika perubahan membuat kita meninggalkan jati diri bangsa. Kita harus adaptif terhadap inovasi, tetapi tidak boleh kehilangan keberpihakan kepada rakyat,” tegasnya.
Rusdi yang juga pelaku usaha mengatakan adaptasi terhadap AI merupakan tantangan yang harus dihadapi bersama sehingga negara perlu memastikan perkembangan teknologi tetap berada dalam koridor kepentingan nasional.
“Teknologi hanyalah alat. Tujuan kita tetap sama, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. AI harus menjadi instrumen yang mempercepat pelayanan, memperluas akses pendidikan, meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka kesempatan bagi generasi muda,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna teknologi global, melainkan harus mampu menghasilkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
“Kita ingin AI menjadi milik petani yang ingin meningkatkan hasil panennya, milik nelayan yang ingin membaca cuaca dengan lebih akurat, milik pelaku UMKM yang ingin menembus pasar lebih luas, serta milik santri, mahasiswa, guru, dan generasi muda yang ingin menciptakan masa depan melalui inovasi,” tambahnya.
Implementasi Menjadi Tantangan
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menilai arah baru ekonomi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah tepat, namun implementasi di lapangan masih menjadi tantangan utama.
“Problem utamanya ada di pelaksanaan. Arahnya sudah baru, tetapi cara kerjanya jangan sampai masih lama. Ini yang harus kita benahi bersama,” ujarnya.
Muhaimin berharap forum diskusi tersebut menghasilkan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan DPR dalam memperkuat implementasi ekonomi konstitusi yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan, khususnya bagi pelaku UMKM, di tengah dinamika global dan percepatan perkembangan teknologi.
Diskusi publik tersebut merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir ke-28 PKB yang menegaskan komitmen mendorong pembangunan ekonomi konstitusi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tetap berlandaskan nilai-nilai konstitusi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
