Pantau - Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan reformasi subsidi energi harus berjalan seiring dengan percepatan transisi energi untuk mewujudkan ketahanan energi nasional, menciptakan keadilan sosial, serta mendorong pengembangan energi terbarukan dan industri hijau.
Pernyataan tersebut disampaikan Eddy saat menjadi pembicara dalam Diskusi Kompas Institute bertema “Reformasi Subsidi Energi: Mewujudkan Kebijakan yang Tepat Sasaran untuk Ketahanan Energi dan Transisi Energi Indonesia”.
Reformasi Subsidi Harus Tepat Sasaran
Eddy mengatakan reformasi subsidi dan transisi energi merupakan dua agenda berbeda, tetapi saling berkaitan karena reformasi subsidi bertujuan menciptakan keadilan sosial, sedangkan transisi energi menjadi strategi dekarbonisasi dan penguatan ketahanan energi nasional.
“Di sinilah pentingnya melihat reformasi subsidi bukan soal mengurangi perlindungan, tetapi mengubah cara negara melindungi rakyatnya, sehingga kelompok rentan benar-benar mendapatkan haknya secara adil dan efisien,” ujarnya.
Ia menegaskan reformasi subsidi harus mengedepankan prinsip right-sizing dan right-targeting agar anggaran negara dapat dimanfaatkan secara lebih efektif untuk melindungi masyarakat rentan sekaligus mendukung investasi di sektor energi masa depan.
Menurutnya, salah satu opsi yang dapat diterapkan ialah mengubah subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi langsung kepada penerima manfaat dengan dukungan data yang akurat.
“Reformasi subsidi adalah strategi untuk mengalihkan sumber daya negara dari konsumsi yang tidak tepat sasaran menuju investasi produktif, termasuk untuk mempercepat transisi energi,” ungkapnya.
Transisi Energi Perkuat Ketahanan Nasional
Eddy menjelaskan pengurangan subsidi energi fosil yang tidak tepat sasaran akan memberikan ruang fiskal lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, memperkuat infrastruktur energi, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.
“Kalau reformasi subsidi berjalan sendiri tanpa transisi energi, kita hanya menghemat tanpa mengubah struktur. Tapi kalau transisi energi berjalan tanpa reformasi subsidi, kita akan menghadapi tekanan fiskal yang berat. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Ia menambahkan kondisi geopolitik global semakin memperkuat pentingnya integrasi reformasi subsidi dan transisi energi karena ketergantungan terhadap impor energi membuat perekonomian nasional rentan terhadap gangguan pasokan dan fluktuasi harga internasional.
“Dalam situasi seperti ini, reformasi subsidi dapat mengurangi beban fiskal, sementara transisi energi memperkuat kemandirian energi dalam jangka panjang. Kita juga harus memperbaiki struktur kebijakan, termasuk subsidi. Di situlah titik temu urgensi pembenahan subsidi dan transisi energi,” ujarnya.
Eddy menilai Indonesia memiliki peluang besar menjadikan transisi energi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri hijau dan penciptaan lapangan kerja hijau.
“Kita memiliki peluang besar untuk membangun industri hijau yang menyerap tenaga kerja hijau. Jadi, green industries dan green jobs bukan sekadar jargon, tetapi mampu kita realisasikan melalui transisi energi yang berbasis pengembangan industri nasional,” pungkasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
