Pantau - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menghibahkan lahan seluas tujuh hektare di kawasan Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung untuk mendukung pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, melalui kerja sama dengan Kementerian Sosial yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Dukungan Lahan dan Pengembangan Pendidikan
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan Kemenpar menyediakan lahan kampus Poltekpar di Dayeuhkolot seluas tujuh hektare untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat.
Seluas 5,01 hektare akan dimanfaatkan untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat.
Seluas dua hektare akan dialokasikan untuk pembangunan fasilitas olahraga dan aula serbaguna yang dapat digunakan bersama.
Selain menyediakan lahan, Kementerian Pariwisata akan berkolaborasi memberikan pelatihan di bidang pariwisata kepada siswa Sekolah Rakyat agar memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Materi pelatihan akan mencakup kemampuan bahasa asing serta kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja.
Widiyanti mengungkapkan, "Lulusan Sekolah Rakyat juga kami berikan alokasi sebesar 20 persen untuk dapat masuk ke Politeknik Pariwisata dengan beasiswa."
Menurut Widiyanti, pembekalan keterampilan dan akses pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing lulusan serta membuka peluang berkarier di dalam negeri maupun pasar kerja internasional.
Keberadaan Sekolah Rakyat di kawasan Poltekpar juga diharapkan menciptakan ekosistem pembelajaran yang saling mendukung.
Mahasiswa Poltekpar nantinya dapat berperan sebagai kakak asuh yang mendampingi siswa Sekolah Rakyat sekaligus mengenalkan berbagai profesi di sektor pariwisata.
Pembangunan Ditargetkan Rampung pada 2027
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi dukungan Kementerian Pariwisata yang menyediakan lahan untuk pembangunan salah satu gedung permanen Sekolah Rakyat.
Saifullah Yusuf mengatakan, "Ini adalah bentuk komitmen untuk menindaklanjuti program strategis Bapak Presiden."
Ia mengungkapkan kerja sama kedua kementerian akan ditindaklanjuti melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antar-Sekretaris Jenderal kedua kementerian.
Saifullah Yusuf menambahkan, "Insya Allah kita akan menindaklanjuti dengan PKS antar-Sekjen supaya lulusan dari Sekolah Rakyat yang memang memenuhi syarat bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang Kemenpar kelola. Ini dengan beasiswa penuh jika memang memenuhi syarat."
Melalui PKS tersebut, lulusan Sekolah Rakyat yang memenuhi persyaratan akan memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi yang dikelola Kementerian Pariwisata dengan beasiswa penuh.
Pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum setelah seluruh persyaratan teknis, meliputi pematangan lahan, ketersediaan akses jalan, ketersediaan air bersih, dan kelengkapan dokumen lingkungan, telah terpenuhi.
Pemerintah menargetkan pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat selesai pada 2027.
Satu gedung permanen Sekolah Rakyat dirancang mampu menampung lebih dari 2.000 hingga sekitar 2.500 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dengan sistem pendidikan berasrama.
- Penulis :
- Shila Glorya
