
Pantau - Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur Hidayat menegaskan pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan dan keadilan sosial setelah bertemu dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kepatihan Yogyakarta pada Jumat, 24 Juli 2026.
Pertemuan tersebut membahas pentingnya pembangunan yang tidak mengabaikan kelestarian lingkungan, melainkan memuliakan bumi melalui penerapan nilai-nilai kearifan lokal Yogyakarta.
Kearifan Lokal Jadi Landasan Pembangunan
Menteri Jumhur mengungkapkan dirinya memperoleh pelajaran berharga dari Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai pentingnya menjaga alam.
Ia mengungkapkan, "Tadi hasil obrolan, saya mendapatkan wisdom dari Sri Sultan HB X bahwa kita harus mengayomi alam lingkungan."
Menurut Menteri Jumhur, filosofi kepemimpinan dan kearifan lokal Yogyakarta sejalan dengan visi strategis Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH yang menegaskan pembangunan nasional tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.
Ia menegaskan pembangunan juga wajib memastikan keberlanjutan ekologi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
Menteri Jumhur menambahkan pembangunan harus mampu menjaga hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia serta hubungan harmonis antara manusia dengan alam.
Soroti Integrasi Amdal dan Ketahanan Sosial
Pandangan tersebut kembali disampaikan Menteri Jumhur saat menjadi pembicara kunci pada Kongres IV Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.
Dalam forum tersebut, ia menegaskan setiap perencanaan pembangunan harus memasukkan indikator ketahanan sosial dan ketahanan ekologis secara terpadu.
Menteri Jumhur menilai aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari sisi lingkungan telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam integrasi dengan persiapan sosial.
Ia mengatakan, "Saat ini aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dari sisi lingkungannya sudah baik, tapi perlu diperbaiki dari sisi integrasi dan persiapan sosial. Itu harus dipikirkan."
Menteri Jumhur juga menyoroti pentingnya penerapan keadilan sosial dalam setiap investasi berskala besar agar pertumbuhan ekonomi yang didorong korporasi maupun industri memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Menurutnya, manfaat tersebut dapat diwujudkan melalui penciptaan lapangan kerja, transfer pengetahuan kepada masyarakat, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam rantai pasok ekonomi lokal sehingga investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
- Penulis :
- Shila Glorya





