Pantau - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mendorong integrasi ekosistem mineral kritis logam tanah jarang (LTJ) guna memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan hilirisasi sumber daya mineral, serta memperkuat daya saing global Indonesia dalam rapat koordinasi tata kelola ekspor mineral kritis logam tanah jarang di Gedung Bina Graha, Jakarta.
Dudung mengungkapkan, "Logam tanah jarang harus dipahami sebagai pembangunan rantai nilai industri nasional, bukan sekadar aktivitas pertambangan."
Dudung menilai penguasaan rantai pasok LTJ atau rare earth elements (REE) menjadi faktor penting dalam menentukan daya saing global Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung pertahanan nasional.
Indonesia diketahui memiliki potensi cadangan sekitar 350 ribu ton REO (rare earth oxides), namun potensi tersebut dinilai belum memberikan nilai tambah yang optimal bagi perekonomian nasional.
LTJ Jadi Bahan Baku Industri Strategis
LTJ merupakan bahan baku utama bagi berbagai industri strategis masa depan, mulai dari semikonduktor, kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, hingga teknologi pertahanan canggih.
Dudung mengatakan nilai tambah terbesar LTJ justru tercipta setelah melalui proses pemisahan dan pemurnian.
Setelah diproses, LTJ dapat diolah menjadi magnet permanen serta berbagai komponen industri berteknologi tinggi.
KSP mengawal kebijakan hilirisasi LTJ agar berjalan dengan landasan hukum yang kuat dan memberikan kepastian berusaha.
Landasan hukum tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 beserta perubahannya, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025.
KSP Dorong Lima Pilar Pengembangan LTJ
Pengelolaan LTJ di dalam negeri masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan teknologi ekstraksi dan pemurnian, standar regulasi serta pengawasan yang belum optimal, lemahnya pencatatan rantai pasok, hingga risiko kebocoran sumber daya akibat ekspor yang belum menghasilkan nilai tambah maksimal.
Dudung mengungkapkan, "Hilirisasi tidak lagi hanya dimaknai sebagai membangun fasilitas pengolahan, tetapi harus mampu membentuk ekosistem industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi, memperkuat penguasaan teknologi, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global."
Untuk mengatasi tantangan tersebut, KSP mendorong strategi nasional pengembangan LTJ melalui lima pilar yang meliputi penguatan regulasi dan tata kelola, pembangunan ekosistem industri dan teknologi pengolahan, penguatan aspek lingkungan dan keberlanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia nasional, serta penguatan diplomasi ekonomi global.
Dudung menegaskan KSP berperan sebagai delivery unit Presiden dalam agenda hilirisasi nasional untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan dengan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian berbagai permasalahan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan.
Dudung menegaskan, “Peran KSP bukan mengambil alih kewenangan kementerian/lembaga, melainkan memastikan koordinasi lintas sektor berjalan baik, mengidentifikasi hambatan, memfasilitasi penyelesaian masalah, serta mempercepat pengambilan keputusan agar target hilirisasi nasional tercapai.”
- Penulis :
- Arian Mesa
