Pantau - Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyiapkan program SMK Terintegrasi sebagai upaya menekan angka pengangguran, kemiskinan, dan anak putus sekolah (ATS) melalui penguatan pendidikan vokasi berbasis keterampilan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kepala Bidang Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Tengah, Yulianus Kuayo, mengatakan konsep SMK Terintegrasi lahir dari hasil pemetaan berbagai persoalan sosial yang masih dihadapi Papua Tengah, mulai dari tingginya angka pengangguran, kemiskinan, anak putus sekolah, hingga meningkatnya berbagai masalah sosial lainnya.
Ia mengungkapkan, "Untuk konteks Papua saat ini, SMK Terintegrasi menjadi salah satu solusi yang paling tepat."
Konsep SMK Terintegrasi Perluas Akses Pendidikan Vokasi
Pemerintah tidak membangun lembaga pendidikan baru dalam pelaksanaan program tersebut.
Pemerintah memilih mengoptimalkan SMK yang telah memiliki guru produktif, sarana praktik, kurikulum, dan berbagai fasilitas pendukung yang sudah tersedia.
Selama ini, SMK hanya dapat diakses oleh lulusan SMP formal sehingga masyarakat miskin, anak putus sekolah, dan pengangguran usia produktif belum memiliki kesempatan yang memadai untuk mengikuti pendidikan vokasi.
Konsep SMK Terintegrasi menggabungkan tiga jalur pendidikan dalam satu sistem pengelolaan.
Jalur pertama merupakan SMK reguler yang diperuntukkan bagi peserta didik usia sekolah.
Jalur kedua adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang melayani warga tanpa ijazah formal melalui Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Jalur ketiga adalah Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) yang ditujukan bagi lulusan sekolah maupun perguruan tinggi yang masih membutuhkan keterampilan kerja.
Yulianus Kuayo menjelaskan, "Pengajarnya bisa orang yang sama, tetapi menjalankan fungsi di tiga jalur tersebut. Pembelajaran peserta PKBM maupun LKP juga lebih banyak menggunakan pendekatan praktik keterampilan."
Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperluas akses pendidikan, meningkatkan kompetensi masyarakat usia produktif, mempersiapkan peserta memasuki dunia kerja, serta mendorong lahirnya usaha mandiri.
Empat SMK Jadi Proyek Percontohan
Sebagai tahap awal, Pemerintah Provinsi Papua Tengah menetapkan empat SMK swasta berbasis yayasan gereja di tiga kabupaten sebagai proyek percontohan.
Di Kabupaten Nabire, SMKS YPPK St. Joseph Calasanz Wanggar dikembangkan sebagai pusat produksi pakan ternak.
Di Kabupaten Nabire, SMKS YPK Dr. Nomansen Kalibobo difokuskan pada pengolahan air bersih dan energi terbarukan.
Di Kabupaten Dogiyai, SMKS YPPGI Jehezkiel Dumapa Idakebo diarahkan untuk mengembangkan pertanian hortikultura dan peternakan ayam petelur.
Di Kabupaten Deiyai, SMKS YPPK Santo Yohanes Pembabtis Gaiyabi dikembangkan sebagai pusat pembibitan dan peternakan babi pedaging.
Pemilihan sekolah berbasis yayasan gereja dilakukan karena dinilai memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga program pemberdayaan diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Pemerintah saat ini memasuki tahap penguatan tata kelola dan manajemen sekolah setelah studi kelayakan selesai dilaksanakan.
Pada tahun depan, program akan dilanjutkan dengan pemenuhan standar sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta penyempurnaan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan program.
Menurut Yulianus Kuayo, SMK Terintegrasi merupakan implementasi program prioritas Gubernur Papua Tengah yang diarahkan untuk membangun Community College berbasis masyarakat guna memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah.
Pemerintah berharap model SMK Terintegrasi mampu menjadi contoh pengembangan pendidikan vokasi, menekan angka pengangguran dan kemiskinan, serta dapat direplikasi di kabupaten lain di Papua Tengah setelah empat sekolah percontohan dinyatakan mandiri.
- Penulis :
- Arian Mesa
