Pantau - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menjajaki kerja sama di bidang pendayagunaan aparatur dengan Kamboja melalui pertemuan bilateral yang berlangsung di Gedung Kementerian PANRB, Jakarta, pada Selasa (28/7), sebagai langkah memperkuat hubungan kedua negara di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan transformasi digital.
Pertemuan bilateral tersebut dipimpin Menteri PANRB Rini Widyantini mewakili Indonesia, sementara delegasi Kamboja dipimpin Deputy Prime Minister sekaligus Minister of Civil Service Hun Many.
Rini menyampaikan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam tata kelola publik serta reformasi birokrasi.
Rini mengungkapkan, "Pertemuan bilateral ini menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk mengeksplorasi kemungkinan kerja sama yang akan memperkuat hubungan Indonesia dan Kamboja, terutama di bidang tata kelola publik, reformasi birokrasi, dan pendayagunaan aparatur negara."
Peluang Kolaborasi di Berbagai Bidang
Rini menjelaskan peran dan tugas strategis Kementerian PANRB serta berbagai upaya transformasi tata kelola publik yang tengah dijalankan Indonesia untuk mendukung agenda pembangunan nasional dan proses aksesi menjadi anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).
Delegasi Kamboja juga memperoleh penjelasan mengenai delapan strategi prioritas transformasi tata kelola publik yang diterapkan Indonesia.
Dalam bidang pelayanan publik, Rini menyampaikan Indonesia telah memiliki 313 Mal Pelayanan Publik (MPP) serta mengembangkan layanan omnikanal untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan pemerintah.
Menurut Rini, peluang kerja sama Indonesia dan Kamboja sangat terbuka, terutama pada bidang transformasi digital, pengembangan aparatur, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pertukaran pegawai, berbagi pengalaman, pengembangan kapasitas bersama, riset bersama, dan program pelatihan.
Rini mengatakan, "Kami percaya bahwa kerja sama yang akan dijalin antara Indonesia dan Kamboja akan memberikan pembelajaran bersama dan akan memberikan dampak baik jangka panjang bagi kedua negara."
Kamboja Tawarkan Berbagi Praktik Terbaik
Hun Many memaparkan perjalanan transformasi tata kelola publik di Kamboja yang saat ini menjalankan modernisasi dan reformasi administrasi publik melalui strategi Pentagon.
Strategi Pentagon tersebut berfokus pada penguatan performa instansi pemerintah, peningkatan standar rekrutmen pegawai, serta pengembangan teknologi registrasi.
Hun Many menyampaikan pertemuan tersebut dapat menjadi awal yang baik bagi penguatan kerja sama Indonesia dan Kamboja.
Kamboja mengusulkan kolaborasi melalui berbagi praktik terbaik di unit pelayanan publik, sektor pendidikan, sektor kesehatan, riset administrasi publik, program pembelajaran bagi pegawai negeri, serta evaluasi pegawai negeri.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Menteri PANRB Rini Widyantini dan Hun Many menandatangani joint statement sebagai dasar untuk mengeksplorasi kerja sama yang lebih mendalam.
Dokumen tersebut menjadi langkah konkret dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja di kawasan Asia Tenggara sekaligus menjadi bukti komitmen kedua negara untuk melanjutkan koordinasi.
Joint statement memuat kesepakatan untuk mengeksplorasi kerja sama strategis di bidang reformasi birokrasi, manajemen kinerja, manajemen kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, pelayanan publik, serta transformasi digital pemerintahan.
Kedua negara berharap kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Kamboja.
- Penulis :
- Leon Weldrick
