
Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para perwira tinggi TNI agar tidak menjadi "jenderal salon" dan selalu siap turun langsung ke lapangan saat menghadiri acara Akad Massal KPR Sejahtera melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).
Presiden menegaskan para panglima dan jenderal harus bersedia menghadapi kondisi lapangan yang berat demi memastikan kebersihan dan keasrian lingkungan.
Ia mengungkapkan, "Panglima-panglima, jenderal-jenderal jangan jadi jenderal salon, maunya bersih. Sekali-sekali jenderal sepatunya harus kotor, kalau perlu celananya harus kotor sampai ke dengkul."
Presiden Tekankan Pemimpin Harus Hadir di Tengah Masyarakat
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai penegasan bahwa seorang pemimpin harus hadir langsung di tengah masyarakat dan tidak hanya bekerja dari balik meja.
Presiden kemudian menyampaikan candaan mengenai penampilan para pejabat saat menghadiri agenda resmi.
Ia berkata, "Tapi jangan kalau menghadap Presiden dikotorin sepatunya."
Presiden juga meminta jajaran TNI, Polri, dan kepala daerah meluangkan waktu sedikitnya satu jam setiap hari untuk memantau kondisi lingkungan di wilayah masing-masing.
Menurut Presiden, pemantauan secara rutin diperlukan agar kondisi lingkungan tetap bersih dan terawat.
Minta Kepala Daerah Periksa Sungai dan Tegakkan Aturan
Presiden meminta gubernur, bupati, wali kota, kapolda, komandan resor militer (danrem), komandan distrik militer (dandim), kapolres, hingga kapolsek secara berkala memeriksa sungai dan saluran air.
Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan sungai, saluran air, dan lingkungan sekitar tetap bersih.
Presiden menilai seorang pemimpin yang baik harus berada di garis depan bersama masyarakat.
Dengan turun langsung ke lapangan, pemimpin dapat melihat kondisi sebenarnya dan segera mengambil langkah yang diperlukan.
Presiden juga meminta para kepala daerah menegur masyarakat maupun pelaku usaha yang tidak menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usahanya.
Ia menegaskan teguran harus diberikan terlebih dahulu sebagai bentuk pembinaan.
Apabila teguran berulang kali tidak diindahkan, Presiden menyatakan penegakan aturan dapat dilakukan melalui kerja sama tim gabungan yang melibatkan unsur penegak hukum.
- Penulis :
- Shila Glorya



