Pantau - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menegaskan perubahan iklim harus menjadi prioritas utama dunia karena dampaknya memengaruhi kesehatan, ekonomi, migrasi, keamanan, energi, air, hingga kesejahteraan sosial, dalam pembukaan Indonesia Net Zero Summit (INZS) 2026 di Jakarta, Sabtu.
Perubahan Iklim Dinilai Menentukan Masa Depan Dunia
Dino mengungkapkan perubahan iklim merupakan tantangan terbesar yang menentukan masa depan umat manusia sehingga harus ditempatkan di atas berbagai agenda global lainnya.
Ia mengatakan, “Itu adalah kekuatan terpenting yang menentukan nasib umat manusia… Perubahan iklim berada di atas segalanya, seharusnya itu menjadi tujuan nomor satu… Jika kita tidak mengatasi iklim dengan benar, kita akan kalah dalam segala hal lainnya.”
Menurut Dino, komunitas internasional, termasuk Indonesia, hanya memiliki waktu hingga 2030 untuk memangkas separuh emisi global demi mencegah kenaikan suhu Bumi melampaui 1,5 derajat Celsius.
Dorong Langkah Konkret dan Transisi Energi
Dino mendesak pemerintah Indonesia merealisasikan target pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW), melindungi hutan dan lahan gambut, mengembangkan pasar karbon, serta memperkuat diplomasi iklim melalui forum multilateral.
Ia mengungkapkan, “Jika kita dapat membuktikan bahwa 100 gigawatt itu hidup, berjalan dengan baik, dan beroperasi, kepercayaan investor dan dana ESG akan mengalir ke Indonesia.”
Dino menambahkan, “Dan saya berharap Presiden Prabowo akan serius dengan 100 gigawatt seperti halnya dengan MBG. Saya melihat ini sebagai sebuah peluang, dan saya percaya pemerintah serius.”
Ia juga mengingatkan cuaca ekstrem akan menjadi kondisi normal dalam beberapa dekade mendatang apabila krisis iklim tidak segera ditangani.
Dino menegaskan, "Tidak peduli dari mana Anda berasal, begitu Anda memasuki dunia dengan kenaikan suhu tiga derajat, kita akan terjebak dengannya selamanya. Kita semua menderita.”
Selain itu, Dino mengapresiasi sejumlah negara yang berhasil mempercepat transisi energi bersih, seperti Pakistan, Uruguay, Brasil, dan Bhutan, yang dinilai mampu menunjukkan bahwa pembangunan rendah karbon juga memberikan peluang ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan rencana pembangunan PLTS berkapasitas total 100 GW dalam dua tahun sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian energi sekaligus menekan emisi karbon.
- Penulis :
- Aditya Yohan
